Breaking News:

Puluhan Aspirasi Aliansi Rakyat Bersatu Lembata: Mulai Dari Honor Bupati Sampai Kuma Resort

Puluhan Aspirasi Aliansi Rakyat Bersatu Lembata: Mulai Dari Honor Bupati Sampai Kuma Resort

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Ricko Wawo
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Aliansi Rakyat Bersatu Lembata bersama Anggota DPRD Lembata, Kamis, 10 Juni 2021 dianggap tidak melahirkan solusi bersama kedua pihak. Massa Aliansi Rakyat Bersatu Lembata keluar dari ruang sidang Kantor DPRD Lembata dengan kekecewaan. 

Puluhan Aspirasi Aliansi Rakyat Bersatu Lembata: Mulai Dari Honor Bupati Sampai Kuma Resort

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA-Dalam Rapar Dengar Pendapat Umum bersama DPRD Lembata, Kamis, 10 Juni 2021, Aliansi Rakyat Bersatu Lembata menyampaikan puluhan persoalan Pemerintahan Kabupaten Lembata selama 20 tahun lebih menikmati otonomi daerah.

Puluhan persoalan itu dibagi ke dalam dua kategori yakni kategori persoalan fisik dan non fisik di setiap kecamatan di Kabupaten Lembata.

Sekretaris Aliansi Rakyat Bersatu Lembata Kornelis Kedaman membacakan sejumlah persoalan itu sebelum diskusi bersama seluruh Anggota DPRD Lembata yang hadir.

Baca juga: 273 Calon Taruna Taruni BMKG Ikut Tes SKD 

Baca juga: Rumah Tipe Risha untuk Korban Bencana Pulau Adonara Sedang Dibangun

1. Kategori Fisik

Kecamatan Buyasuri: Pembangunan Kantor Camat Buyasuri yang mangkrak, pembangunan Puskesmas di desa Bean (dugaan: upah pekerja dan material belum dibayar dan kontraktor kabur).

Kecamatan Omesuri: Pembangunan Rumah Sakit Penyangga Meru di desa Dolulolong yang dinilai pengerjaannya tidak maksimal, masalah proyek air Wei Lain, Pabrik Es Balauring dan reklamasi Pantai Balauring.

Kecamatan Lebatukan: Hibah tanah di desa Merdeka.
Kecamatan Ile Ape: penyulingan air laut di desa Bungamuda.

Kecamatan Nubatukan: Masalah Jembatan Waima, Pabrik Tepuk Ikan dan Es di Hukung, Portal Pelabuhan Laut Lewoleba yang tidak pernah dimanfaatkan, Gedung Pasar Pada, Jembatan di desa Paubokol yang dikerjakan tahun 2018 dengan pagu Rp 700 juta tapi mangkrak, Kapal Pinisi Aku Lembata yang tak jelas pemanfaatannya, masalah Jober.

Kecamatan Atadei: Proyek Tangga Ile Werung (diduga upah tukang belum bayar dan kerja belum selesai).

Baca juga: Rapat Bersama DPRD Lembata Tak Memuaskan, Kanis Soge: Akan Ada Aksi Jilid II

Baca juga: Gedung SMPN-SMAN Wederok Tersegel 5 Bulan, Bupati dan Wabup Malaka Turun Tangan Buka Kembali

2. Kategori Non Fisik: honor bupati Lembata (sudah sesuai regulasi atau tidak) penggunaan dan pertanggungjawaban dana Covid-19, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bencana dan erupsi Ile Lewotolok, kebijakan relokasi desa terdampak banjir tahun 2021, penanggulangan dampak virus babi, perjalan dinas bupati Lembata melebihi batas waktu, utang pihak ketiga, pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sikap DPRD Lembata terhadap penetapan tersangka korupsi Awololong, Ranperda RDTL Kota Lewoleba, tugas belajar dokter spesialis yang tidak menyentuh anak-anak rakyat kecil, Plt Kepala SMPN 1 Nubatukan, Kuma Resort (aset pribadi atau aset daerah), pengelolaan retribusi pasar TPI, Layanan PDAM untuk kota Lewoleba, Kapal Pelni yang belum bisa singgah di Lewoleba, retribusi pelabuhan lewoleba yang naik drastis, perkembangan dana Paud dan mebel yang dikelola dinas PKO Kabupaten Lembata tahun 2021, status jeti apung di Harnus, bagaimana sikap DPRD tentang Camat Buyasuri yang tabrak warga dalam keadaan mabuk alkohol, masalah Kapal Torani di Dinas Kelautan dan Perikanan Lembata dan izin operasi SMP Sudimampir. 

Mayoritas Anggota DPRD Lembata sepakat sejumlah persoalan yang disampaikan itu ditindaklanjuti segera sesuai kewenangan dan mekanisme lembaga. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved