Breaking News:

KRBF : Jangan Lindungi Kasus Korupsi dengan Alasan Kekurangan Anggaran di Flores Timur

11 kasus dugaan korupsi yang dilaporkan saat ini masih mengendap di inspektorat daerah (Irda) Kabupaten Flores Timur (Flotim). 

Editor: Ferry Ndoen
istimewa
Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF), Maria Sarina Romakia 

KRBF : Jangan Lindungi Kasus Korupsi dengan Alasan Kekurangan Anggaran

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA- Sebanyak 11 kasus dugaan korupsi yang dilaporkan saat ini masih mengendap di inspektorat daerah (Irda) Kabupaten Flores Timur (Flotim). 

11 kasus yang dilimpahkan aparat penegak hukum (APH) ke inspektorat itu yakni, proyek SPAM Ile Boleng dana desa Moton Wutun, talud pengaman pantai di desa Bubuatagamu, Talud pengaman pantai desa Watobuku, kasus penjarangan mete, dana desa Kenotan, kasus panwas, dana desa Waitukan, dana desa Ile Padung, dana desa Watohari dan dana desa Duablolong.

Dari 11 kasus itu, baru satu kasus yang dikembalikan ke APH dan saat ini kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang, yaitu kasus SPAM IKK Ile Boleng. Kepala Inspektorat daerah dihadapan Pansus DPRD Flotim beralasan kekurangan anggaran dan tenaga auditor penanganan kasus itu. 

Menanggapi itu, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF), Maria Sarina Romakia mendorong DPRD agar jeli melihat persoalan ini. Pasalnya, kasus-kasus itu tengah menjadi sorotan publik.

"Ini penting bagi DPRD sehingga tidak ada anggapan bahwa DPRD juga berusaha melindungi kasus-kasus korupsi yang tengah diaudit Irda," ujarnya kepada wartawan, Kamis 10 Juni 2021. 

KRBF mengaku prihatin dengan pengakuan oleh kepala inspektorat  sebagai lembaga pengawas internal pemerintah yang tidak dibekali dengan anggaran yang cukup.

Baca juga: Saat Ini Pembangunan Kali Dendeng di Kota Kupang Capai 25 Persen, 2022 Ditargetkan Beroperasi

Di tengah banyaknya dugaan korupsi di kabupaten Flores Timur, kata dia, seharusnya inspektorat daerah diberi alokasi anggaran yang cukup. Hal ini  penting bagi pemerintah dan juga publik.

"Jika audit bisa dilakukan dengan baik dengan anggaran yang cukup, maka akan jadi jelas. Pemerintah dapat bekerja dengan tenang dan publik mendapatkan kepastian hukum," katanya. 

Ia menambahkan, untuk mendukung kinerja inspektorat daerah, KRBF berniat meggalang donasi untuk aktivitas auditor di inspektorat daerah. 

Baca juga: Gawat, Mulai Garam, Gula, Beras, Sayur Akan Dikenai Pajak Sembako Oleh Pemerintah, Ini Rinciannya

Baca juga: Mantan Pemain Timnas U-19 Yabes Roni, Putra NTT Tak Makan Nasi 1 Bulan, Jalan 10 Km Setiap Hari

"Apa yang disampaikan oleh Irda bahwa pihaknya kekurangan auditor, diklat penambahan kapasitas auditor yang tidak bisa diikuti sesungguhnya adalah potret dari tidak berpihaknya pemerintah pada pentingnya pengawasan internal. Sebagai masyarakat kita dapat saja bertanya ada apa sehingga pemerintah dan DPRD Flores Timur tidak berpihak pada persoalan anggaran di Irda. Sangat disayangkan," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)

Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF), Maria Sarina Romakia
Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF), Maria Sarina Romakia (istimewa)
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved