Urgensi Utang untuk Siapa?

Oleh : Habde Adrianus Dami, Mantan Sekda Kota Kupang, Pendiri Institut Kebijakan Publik dan Penganggaran (KUPANG Institute)

POS-KUPANG.COM - Perubahan makro pembangunan NTT, yang direncanakan berlangsung secara evolutif, bertahap dan terencana dalam suatu kerangka waktu, tiba-tiba mengalami percepatan dan menjelma menjadi sebuah obsesi lompatan perubahan besar.

Seperti, ambisi pemerintah provinsi dan kabupaten NTT untuk mengakselerasi investasi infrastruktur (social-based bukan commercial-based), kini semakin banyak menghadapi supresi (tekanan) terutama pembiayaannya. Sebuah masalah yang sangat kompleks tapi diputuskan dengan pendekatan struktural.

Padahal, pendekatan struktural saja merupakan simplikasi yang berlebihan dari sebuah masalah yang sangat kompleks. Meski pun begitu, solusi yang telah diambil untuk mengatasi supresi adalah utang.

Baca juga: Promo Alfamart Terbaru Rabu 9 Juni 2021, Ada Diskon 30%, Popok Bayi Diskon 25%

Baca juga: Anies Baswedan Puja Puji Mendiang Presiden Soeharto Sampai Sebut Sederet Kalimat Ini, Tentang Apa?

Karena itu, terbaca dalam APBD NTT 2020, pemerintah provinsi NTT, telah mendapat pembiayaan utang yang digunakan untuk belanja infrastruktur, sebesar Rp 420 miliar. (VN, 20/03/2020).

Sedangkan, untuk tahun anggaran 2021, pemerintah provinsi NTT merencanakan utang lagi sebesar Rp.1,5 T.

Sementara itu, kebijakan utang juga dilakukan masing-masing pemerintah kabupaten pada tahun 20021, seperti : Sikka, Rp. 216,45 M; Alor, Rp. 150 M; Lembata, Rp. 400 M; Manggarai Timur, Rp. 150 M; dan Manggarai Barat, Rp. 1,8 T. (VN, 05/06/2021).

Tampak menguatnya tren pergeseran paradigma pembiayaan pembangunan daerah melalui utang. Tidak ada yang salah dari semangat dan kebijakan utang.

Tetapi komoditi publik, masalah eksternalitas, dan kepentingan publik sangat perlu diidentifikasi dan diverifikasi secara lebih ketat.

Baca juga: Apresiasi Pemda Malaka

Baca juga: Tangis Pilu Calon Jemaah Haji Asal Rembang, Kecewa 3 Kali Gagal, Kini Hanya Bisa Ikhlas dan Bersabar

Sebab, kebijakan utang yang tuntas sebenarnya harus diikuti berbagai tindakan kebijakan lanjutan, baik ke atas maupun ke bawah. Pesan teoritis seperti ini sangat penting untuk diperhatikan.

Hegemonik Pembangunan

Merancang pembangunan, sejatinya bersumbu pada: Pertama, kecenderungan melihat pembangunan sebagai proses linier yang berjalan ke depan dengan ukuran kuantitatif. Kedua, pembangunan sebagai proses dan sekaligus realitas sosial-ekonomi yang bersifat sintetis-komprehensif dengan tolok ukur kualitatif.

Namun, kenyataannya pembangunan menjadi bersifat hegemonik, mengungkung dan tidak boleh ditawar. Oleh sebab itu, tidak mengherankan walau dampak negatif pembangunan nampak di depan mata, orang masih saja berteriak "pembangunan jalan terus, membangun perlu pengorbanan".

Dan itu tanpa mempertanyakan lagi apakah korban tersebut memang harus ada atau diadakan, dan siapa yang rela menjadi korban.

Dengan kata lain, pembangunan menekankan pada rasionalitas instrumental yang lebih menekankan pada logika linier yang justifikasinya dari para teknokrat yang merasa paling otoritatit dalam merumuskan arah dan strategi pembangunan.