Ibadah Haji 2021

Bantah Pernyataan Maruf Amin, Anggito Abimanyu Sebut Dana Haji Aman, Tak Dipakai Biaya Infrastruktur

Bantah pernyataan Maruf Amin, Kepala Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu Sebut Dana Haji Aman, Tak Dipakai Biaya Infrastruktur

Editor: Adiana Ahmad
Antara
Kepala BPKH, Anggito Abimanyu. Bantah Pernyataan Maruf Amin, Anggito Abimanyu Sebut Dana Haji Aman, Tak Dipakai Biaya Infrastruktur 

Bantah Pernyataan Maruf Amin, Anggito Abimanyu Sebut Dana Haji Aman, Tak Dipakai Biaya Infrastruktur

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Polemik terkait pembatalah Ibadah Haji 2021 masih terus berlanjut. bahkan muncul spekulasi penyebab pemerintah batalkan Ibadah Haji tahun ini.

Menurut Menteri Agama, Pembatalah Ibadah Haji tahun ini karena pertimbangan pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Namun ada spekulasi lain yang menyebut, jika pembatalan Ibadah Haji tahun 2021 karena pemerintah tak punya anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini.

Dana haji disebut telah digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktu. Apalagi beredar video lawas pengakuan Wakil Presiden Maruf Amin yang menyebut dana haji digunakan untuk diinvestasikan di bidang infrastruktur dan ada dugaan badan pengelola dana haji memiliki hutang akomodasi perjalanan ibadah haji pada Arab Saudi.

Baca juga: Ibadah Haji 2021- Ini Alasan Arab Saudi Belum Umumkan Keputusan Soal Haji

Baca juga: Tidak Termasuk Indonesia,Hanya 11 Negara Ini yang Diizinkan Masuk Arab Saudi,Bukan Untuk Ibadah Haji

Menanggapi spekulasi yang ada, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akhirnya angkat bicara.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan dana haji aman, tak dipakai untuk biaya infrastruktur.

Anggiot awalnya menyoroti maraknya #DanaHajiDiaudit.

"Ada yang membuat tagar #DanaHajiDiaudit gitu ya," tutur Anggito saat konferensi pers virtual via aplikasi Zoom Meeting, Senin (7/6) malam.

Anggito menjelaskan, sebagai lembaga negara, BPKH sudah rutin diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dana haji selalu diaudit BPK. Kebetulan mulai 2017, 2018, sampai sekarang, diaudit oleh BPK, baik itu audit tahunan maupun audit semester. Ada juga audit khusus," tutur Anggito.

Pada tahun 2018 sampai 2019, hasil Laporan Keuangan (LK) BPKH dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP). Kemudian LK tahun 2020 sedang dalam proses audit (unaudited).

Anggito mengungkapkan, dana haji per Mei 2021 sebesar Rp 15 triliun. Dana tersebut dipastikan aman dan tidak pernah digunakan untuk investasi yang berpotensi merugikan.

"Kami menyatakan (dana haji) tetap aman. Tidak ada utang akomodasi ke Arab Saudi, tidak ada alokasi investasi di infrastruktur yang tentu banyak yang mengintepretasikan bahwa ini akan berisiko tinggi untuk dana haji," tutur Anggito.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved