Penyerapan APBD Masih Rendah, Ketua DPRD Ngada : Segera Realisasi Hak Pihak Ketiga

POS-KUPANG.COM | BAJAWA--Ketua DPRD Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu menyoroti soal masih rendahnya penyerapan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada tahun anggaran 2021.

Menurutnya, penyerapan APBD Kabupaten Ngada yang rendah itu dipengaruhi adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Padahal Presiden RI, Jodo Widodo sudah menekankan agar anggaran pemerintah segera direalisasikan untuk memacu kembali ekonomi ditengah pandemi covid-19.

"Persoalannya kita dikerjar oleh target refocusing. Refocusing baru selesai dan penyempurnaan APBD sedikit lagi," ujar Bernadinus kepada Pos Kupang belum lama ini.

Baca juga: Soal Gagal Panen, DPRD Ngada Desak Dinas Pertanian Segera Turun ke Lapangan

Bernadinus mengharapkan, persentase realisasi penyerapan anggaran Kabupaten Ngada tahun anggaran 2021 ini semakin naik setelah penyempurnaan APBD.

"Kita harapkan penyempurnaan segera dilakukan agar secepatnya disetujui oleh DPR," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Bernadinus juga berharap hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan supaya segera diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Diberitakan sebelumnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada tahun anggaran 2021 ini masih sangat rendah.

Baca juga: Ketua DPRD Ngada Minta Pemda Sikapi Masalah Puluhan Hektar Sawah Terancam Gagal Panen

Sampai dengan saat ini realisasi anggaran masih berada dibawah angka 10 persen.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Ngada, Raymundus Bena kepada Pos Kupang di Bajawa, Jumat 28 Mei 2021.

Raymundus mengungkapkan, realisasi APBD Kabupaten Ndada tahun 2021 masih sangat rendah disebabkan oleh adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran dalam rangka untuk pencegahan dan penanganan covid-19.

Menurutnya, ketika upaya refocusing dan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum bisa dicapai, maka realisasi sebagian besar anggaran akan mengalami gangguan.

"Jadi sekitar dua Minggu lalu, realisasi APBD Kabupaten Ngada sudah mendekati 10 persen. Hal Ini terkendala karena refocusing dan rasionalisasi. Ketika refocusing dan rasionalisasi belum dicapai maka akan menganggu realisasi belanja," ungkapnya.

Raymundus mengaku, selain disebabkan oleh refocusing dan rasionalisasi, rendahnya realisasi anggaran juga disebabkan sistem penganggaran yang menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) murni.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Ngada Minta Pemerintah Salurkan Beras Bantuan Tepat Sasaran

Dijelaskannya, penerapan sistem penganggaran yang baru tersebut banyak mengalami kendala untuk melakukan pelaporan-pelaporan penggunaan keuangan daerah.