Breaking News:

Opini Pos Kupang

Korupsi Mengorupsi Pancasila (Refleksi di Hari Lahir Pancasila)

Kelahiran Pancasila laik dirayakan terutama agar nilai-nilai Pancasila bisa membuat Indonesia tetap tegak berdiri

Editor: Kanis Jehola
Korupsi Mengorupsi Pancasila (Refleksi di Hari Lahir Pancasila)
DOK POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

Oleh : Lasarus Jehamat, Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang

POS-KUPANG.COM - Setiap tanggal 1 Juni, bangsa ini merayakan Hari Lahir Pancasila. Kelahiran Pancasila laik dirayakan terutama agar nilai-nilai Pancasila bisa membuat Indonesia tetap tegak berdiri.

Tulisan ini tidak membahas semua hal terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hari lahir Pancasila, kajian ini berfokus pada masih maraknya fenomena korupsi di Indonesia.

Harus diakui, korupsi di Indonesia saat ini bukan lagi hantu. Korupsi telah hadir secara nyata. Buktinya, penegak hukum terus mengendus dan menangkap pelaku korupsi. Bersamaan dengan penangkapan pelaku korupsi, triliunan uang negara disita.

Merilis data Indonesia Corruption Watch (ICW), kompas.com menyebutkan bahwa uang pengganti yang kembali ke negara atas kerugian kasus korupsi pada 2020 berjumlah Rp 8,9 triliun. Angka tersebut masih tergolong kecil dan sedikit. Sebab, menurut data ICW, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 56,7 triliun.

Baca juga: Perkara Lahan Eks PU Waihali Larantuka, Pemda Flores Timur Dinyatakan Menang Tingkat PK

Baca juga: Kapolda NTT Perintahkan Proses dan Hukum Berat Predator Pembunuh Wanita di Kupang

Berdasarkan data dari ICW, diketahui sepanjang tahun 2020 terjadi 1.218 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Total terdakwa kasus korupsi di tahun 2020, mencapai 1.298 orang.

Dari data tersebut tercatat praktek korupsi dilakukan paling besar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 321 kasus, pihak swasta dengan 286 kasus, dan perangkat desa dengan 330 kasus (nasional.kompas.com, 22 Maret 2021)

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait korupsi sebagai berikut: Pengadilan Negeri 113 (2019), 52 (2020), 7 (2021). Pengadilan Tinggi, 11 (2019), 4 (2020), 0 (2021), dan MA, 18 (2019), 14 (2020), dan 9 (2021).

Sampai hari ini, kasus korupsi di seluruh Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tiga tahun terakhir sejumlah 811 kasus dengan perincian 521 kasus (level Pengadilan Negeri), 77 kasus (Pengadilan Tinggi), dan 213 kasus (di MA) (KPK, 8 Mei 2021).

Baca juga: Masyarakat Bonleu Minta PDAM Soe Segera Cabut Pipa yang Melintas di atas Lahan Warga

Baca juga: Ungkapan Duka Pebalap MotoGP Pasca Jason Dupasquier Meninggal Dunia Kecelakaan di Sirkuit Mugello

Terakhir, KPK melakukan OTT terhadap pejabat di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Tim gabungan KPK dan Polri menangkap bupati beserta 4 orang camat di wilayah Kabupaten Nganjuk. Barang bukti sejumlah uang turut disita di sana.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved