Penyerapan APBD NTT Lambat, Dewan : Ini Keterlaluan
rendah bila dibandingkan dengan penyerapan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 36 persen.
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Penyerapan APBD NTT Lambat, Dewan : Ini Keterlaluan
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur semester pertama tahun 2021 masih terbilang seret. Penyerapan APBD pada triwulan pertama pun hanya berada pada kisaran 11 persen.
Capaian penyerapan tersebut terhitung rendah bila dibandingkan dengan penyerapan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 36 persen.
Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Viktor Mado Wutun mempertanyakan lambatnya penyerapan anggaran daerah itu. Dihubungi POS-KUPANG.COM pada Jumat, 28 Mei 2021 petang, Viktor menyebut bahwa perekonomian masyarakat dipengaruhi realisasi APBD.
Baca juga: Ketua Komisi II DPRD NTT: Kita Kelola Hutan dan Alam Sekitar dengan Baik
"Pernyataan kita, kenapa dana itu tidak bisa terserap? Perekonomian masyarakat itu kan berputar dari uang realisasi anggaran yang ada di APBD," kata Viktor Mado Wutun.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, jika penyerapan anggaran tidak mencapai 30 persen pada semester pertama 2021, maka hal itu merupakan hal yang keterlaluan.
"Kalau belum sampai 30 persen, itu keterlaluan," ujarnya.
Karenanya ia meminta Gubernur dan jajaran untuk serius mendorong percepatan penyerapan anggaran.
"Kita minta Gubernur harus serius, segera merapatkan barisan dengan OPD. Program yang segera dibiayai harus segera dibelanjakan, sehingga uang bisa berputar di masyarakat," pintanya.
Baca juga: Dukung Tilang Elektronik di NTT, Anggota DPRD NTT Minta Sosialisasi Secara Masif
Ia mengatakan, penyerapan anggaran berkaitan dengan UMKM dan bantuan masyarakat. bantuan masyarakat tersebut, kata dia, harus segera dieksekusi sehingga prosentase penyerapan APBD segera naik.
Ia juga mempertanyakan relevansi penyerapan dan penetapan APBD. "Kalau APBD sudah ditetapkan baru realisasi rendah, manfaatnya apa kita tetapkan APBD Desember? Komisi III menganggap ini keterlaluan," tegas dia.
Pemerintah, tambah dia, harus segera mengambil langkah cepat dan taktis, terlebih UMKM dan bantuan untuk masyarakat agar segera dieksekusi sehingga uang bisa berputar di masyarakat.
Terkait belanja proyek, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Siprianus K. Kelen, S.Sos belum memberikan komentar. Siprianus belum membaca dan membalas permintaan wawancara yang dikirim POS-KUPANG.COM hingga berita ditulis.
Baca juga: DPRD NTT Minta Pemerintah Cepat Intervensi Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana
Sementara itu, berdasarkan data LPSE Provinsi NTT, sebanyak 15 paket pekerjaan yang saat ini dilelang atau ditenderkan.
Paket tersebut terdiri dari 1 paket pengadaan barang senilai Rp. 384,6 juta, 8 paket jasa konsultasi badan usaha senilai Rp dan 6 paket pekerjaan konstruksi senilai Rp 11,5 miliar.
Sementara itu pekerjaan non tender tediri dari 2 paket pengadaan barang seniali Rp 372,8 juta dan paket pekerjaan konstruksi senilai Rp 399,4 juta.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong )
