Realisasi APBD NTT Semester Pertama 2021 Dipatok Minimal 30 Persen, Ini Penjelasan Zakarias Moruk
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dipatok hingga minimal 30 persen untuk semeste
Penulis: Ryan Nong | Editor: Ferry Ndoen
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu menilai APBD yang sudah berlangsung selama hampir setengah tahun dengan capaian 11 persen merupakan capaian yang rendah. Padahal menurut dia, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, maka tuntutan meningkat karena lebih banyak permintaan.
"Belanja pemerintahlah yang sebenarnya bisa menggerakan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat disaat tuntutan tinggi di masa sulit ini. Belanja pemerintah cukup dominan dalam rangka perhitungan PDRB NTT. Kondisi ini sulit mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik," katanya.
Ditambahkan selain anggaran APBD, dana transfer dari APBN juga cukup tinggi. Dengan angka kurang lebih 20 persen, maka sebenarnya penyerapan anggaran seharusnya lebih tinggi dari pencapaian saat ini.
Menurut dia, jika mengikuti semua tahapan yang sudah dituangkan dalam LKPj, KUA PPS serta program kerja maka seharusnya penyerapan lebih baik.
"Ini bisa jadi karena lamban menjabarkan program atau lambat dalam proses refocusing atau tidak melibatkan instansi teknis. Selain itu bisa saja terjadi resistensi terselubung kondisi-kondisi ini bisa saja terjadi," katanya.
Menurut dia, pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar instansi untuk menyelesaikan kelambanan tersebut. "Mereka ini saat pusing dengan penanggulangan bencana refocusing, pinjaman daerah dan lain-lain jadi harus tingkatkan koordinasi," tandasnya.
Komisi III, tambah dia, mendorong pemerintah agar meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar pencapaian pada triwulan berikut bisa lebih baik. (hh)