Alasan 3 Pimpinan DPRD Lembata Tak Hadir Saat Unjuk Rasa Aliansi Rakyat Lembata Bersatu InginDialog
Ini Alasan 3 Pimpinan DPRD Lembata Tak Hadir Saat Unjuk Rasa Aliansi Rakyat Lembata Bersatu Ingin Dialog
Ini Alasan 3 Pimpinan DPRD Lembata Tak Hadir Saat Unjuk Rasa Aliansi Rakyat Lembata Bersatu Ingin Dialog
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo
POS-KUPANG.COM-LEWOLEBA-Perwakilan massa Aliansi Rakyat Lembata Bersatu melakukan audiensi dengan 13 Anggota DPRD Lembata di Lobi Gedung DPRD Lembata, Kamis, 20 Mei 2021. Dialog dengan para wakil rakyat ini dilakukan dalam rangkaian aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Lembata, Polres Lembata dan Kantor DPRD Lembata.
Sayangnya, audiensi membahas sejumlah tuntutan rakyat ini sama sekali tidak dihadiri oleh tiga orang pimpinan DPRD Lembata. Hal ini menimbulkan kekecewaan para demonstran dan juga sesama Anggota DPRD Lembata yang hadir saat itu.
Ketua Komisi III DPRD Lembata Anton Leumara bahkan menyampaikan kekecewaannya karena tiga orang pimpinan lembaga tidak hadir saat rakyat membutuhkan.
"Baru pertama kali dalam sejarah lembaga, tiga orang pimpinan tidak ada saat rakyat butuh," ujarnya kepada wartawan.
Saat unjuk rasa di depan gedung DPRD Lembata, banyak pendemo secara terang-terangan menyatakan kekecewaan mereka atas absennya tiga orang pimpinan lembaga dan sejumlah wakil rakyat.
Baca juga: Kapolres Lembata Tindak Lanjut Tuntutan Pendemo Soal Korupsi Awololong
Baca juga: Lima ASN yang Ditahan Kejari Sumba Timur, Bupati Khris Praing : Kita Hargai Proses Hukum
Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero saat itu dilaporkan sedang berada di Kota Kupang untuk urusan dinas. Politisi Partai Golkar tersebut belum menjawab pesan Pos Kupang untuk klarifikasi dan penjelasan atas ketidakhadirannya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Lembata Fransiskus Gewura yang dihubungi Pos Kupang, Jumat kemarin, menegaskan bahwa pada saat aksi unjuk rasa itu, dirinya sedang mengikuti agenda pertemuan di Kantor Kesbangpol Kabupaten Lembata.
Sedangkan Wakil Ketua II DPRD Lembata Ibrahim Begu kepada Pos Kupang, menjelaskan sudah sejak hari sebelumnya dia berada di tanah relokasi pengungsi Ile Ape.
"Saya kemarin ada di lapangan. Sudah sejak dua hari sebelumnya, jadi bukan tidak mau ikut tapi kita dengan Pertanahan ada turun sosialisasi dengan seluruh keluarga besar Langoday di Lewotolok," kata Politisi PKB tersebut.
Menurutnya, setelah sosialisasi itu, dia juga ikut dalam proses pengukuran tanah seluas 10 hektar di Lagadop Ile Ape untuk relokasi pengungsi.
Hal ini juga dijelaskan rekannya Yos Boli Muda di hadapan perwakilan aliansi bahwa Ibrahim Begu sedang berada di lokasi tanah untuk relokasi warga kampungnya sendiri.
Selain tiga orang pimpinan lembaga legislatif, sejumlah wakil rakyat juga tidak menunjukkan batang hidungnya saat aksi unjuk rasa tersebut.
Anton Leumara yang memandu jalannya dialog menerangkan 13 Anggota DPRD Lembata yang hadir sudah mewakili fraksi-fraksi di DPRD Lembata kecuali Fraksi Gerindra.
Ketua Gerindra Lembata Vian Burin saat itu hadir dalam salah satu perwakilan aliansi. Hanya saja, kata Vian, dia tidak hadir sebagai Ketua Partai Gerindra Lembata. Namun, dia juga sesali ketidakhadiran ketiga anggota partainya yang duduk di parlemen yakni Paulus Dolu, John Atarodang dan Lorens Karangora.
Baca juga: Artis Baim Wong Ingin Sponsori Liga 2 Musim 2021, Ini Penegasan Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita
"Saya sudah hubungi mereka tapi katanya sudah di jalan," imbuhnya.
Sampai dengan audiensi berakhir, ketiganya tak kunjung tiba di gedung DPRD Lembata.
Koordinator Umum Aksi, Kanisius Soge, mewakili 18 perwakilan aliansi, menyampaikan setidaknya empat tuntutan yang harus dipenuhi oleh para wakil rakyat. Tuntutan pertama, DPRD Lembata harus menyatakan sikap secara resmi tentang 'jalan dinas' Bupati Lembata keluar daerah selama sebulan di tengah masa bencana di Lembata.
Kedua, DPRD Lembata harus menyatakan sikap mendukung Polda NTT menangkap aktor intelektual kasus dugaan korupsi Pulau Siput Awololong.
Ketiga, DPRD Lembata harus menyatakan sikap soal penanganan bencana oleh Pemda Lembata.
Di akhir dialog, penandatanganan pernyataan sikap dilakukan 13 Anggota DPRD Lembata dan perwakilan aliansi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu Lembata. *)
