Tuding Jokowi Hancurkan KPK, Busyro Muqoddas.Diserang Ali Mochtar Ngabalin dengan Ucapan Pedas, Apa?

Ali Mochtar Ngabalin, Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), melontarkan pernyataan pedas ke Ketua PP Muhammadya Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas.

Editor: Frans Krowin
KOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa
Mantan Pemimpin KPK, Busyro Muqoddas 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ali Mochtar Ngabalin, Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), melontarkan pernyataan pedas ke Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas.

Dalam kritikannya tersebut, Ali Mochtar Ngabalin menyebut Busyro Muqoddas sebagai sosok dengan 'otak sungsang'. 

Kalimat itu terlontar, manakala Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut terus membela 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya akan tetap berhikmat membersamai 75 pegawai KPK yang dizalimi itu bersama tokoh, aktivis, dan pegiat masyarakat sipil lainnya."

"Yang itu bermakna luhur mulia untuk menolong rakyat korban kezaliman struktural yang semakin tandus dari kejujuran."

"Dan terus dalam kubangan limbah politik tuna adab dan tata krama," kata Busyro saat dikonfirmasi, Sabtu 15 Mei 2021.

Awalnya, Busyro mengkritik polemik TWK dan langsung menyoroti komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas korupsi.

Ia menyatakan bahwa di era Jokowi ini ada upaya sistematis yang ingin menghancurkan KPK.

Busyro mengatakan, upaya itu terlihat sejak Jokowi dan DPR merevisi UU 30/2002 tentang KPK.

Baca juga: Busyro Muqoddas: Parpol Harus Menarik Bacaleg Eks Napi Korupsi

Baca juga: Presiden Teken Keppres Pemberhentian Busyro Muqoddas

Baca juga: Soal Info Intelijen Jadi Alat Bukti Kasus Terorisme, Begini Komentar Busyro Muqoddas

"Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi-lah KPK itu tamat riwayatnya."

"Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya," kata Busyro beberapa waktu lalu.

Busyro berpandangan, setelah revisi UU KPK, sejumlah peristiwa untuk melemahkan KPK terpampang nyata di muka publik.

Posisi KPK semakin melemah ketika Firli Bahuri terpilih sebagai ketua dan dengan munculnya polemik TWK.

Menurut Busyro, TWK tidak sesuai amanat konstitusi dan Pancasila.

Tes itu, katanya, tidak relevan sebagai alih status pegawai.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved