Breaking News:

Pemprov NTT Buka Posko Pengaduan THR SPSI Kawal Pengusaha Bayar THR

Pihak Pemprov NTT Buka Posko Pengaduan THR SPSI Kawal Pengusaha Bayar THR

POS KUPANG/RYAN NONG
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Provinsi NTT Sylvia R Peku Djawang SP.,MM., (kanan) dalam Workshop Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Kupang pada Senin (16/9/2019) di Lontara 2 Room Hotel Sasando Kupang. 

Pihak Pemprov NTT Buka Posko Pengaduan THR SPSI Kawal Pengusaha Bayar THR

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Pemerintah Provinsi NTT ( Pemprov NTT) melalui Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Diskopnakertrans) membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya ( THR), Sabtu (1/5). Posko dibuka di Kantor Diskopnakertrans, Jalan Basuki Rahmat, Kota Kupang.

Kepala Diskopnakertrans NTT, Sylvia R Peku Djawang, SP, MM mengatakan, pembukaan Posko Pengaduan THR sejalan dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan pembayaran THR kepada para buruh dan pekerja pada saat hari raya.

Menurut Sylvia, penanganan pengaduan masalah THR akan dilakukan sebagaimana pengaduan seperti biasanya. "Di posko ini, seperti penanganan sebelumnya, sesuai dengan prosesnya," tandasnya.

Baca juga: Pengadilan Agama Kupang Tandatangan MoU dengan 3 Lembaga

Baca juga: Ivan Gunawan Sebut Pernah Ciuman Bibir dengan Ayu Ting, Sang Janda Hina Sebut Sahabatnya Bencong

Ia mengatakan, Posko Pengaduan THR juga dibuka bagi para pekerja atau buruh boleh melakukan konsultasi dan maupun pengaduan untuk mendapat informasi maupun hak-haknya.

"Pengaduan dapat dilakukan dengan dibawa juga administrasi sebagi pendukung untuk dikaji dan akan ditindaklanjuti," jelasnya.

Selanjutnya, Diskopnakertrans akan mengundang pemberi kerja untuk mengklarifikasi aduan. "Kita juga telah usulkan bantuan sosial kepada semua UMKM, pekerja, buruh untuk memperoleh bansos dari pemerintah pusat selama masa pandemi ini," ujarnya.

Ia mengapresiasi kehadiran pihak pengusaha dan buruh dalam acara tersebut. Menurutnya, hal itu telah menyatunya pandangan semua pihak terkait dalam urusan masalah ketenagakerjaan. "Penguasaha dan buruh, semua sudah ada dalam satu bahasa dalam urusan ketenagakerjaan," imbuhnya.

Baca juga: Apindo NTT Belum Terima Keluhan Soal THR

Baca juga: Menko Muhadjir Puji NTT Tangani Stunting

Pemerintah mewajibkan pengusaha membayarkan THR kepada karyawan. Genaral Manager M Sahid T-More Kupang, R Tri Arachis H mengatakan, pembayaran THR para karyawan paling lambat tanggal 5 Mei 2021.

Pria yang akrab disapa Aris ini mengaku telah melakukan perencanaan anggaran sebaik mungkin untuk pembayaran THR setiap hari raya. "Ini memang kondisi pandemi, tapi bukan berarti hak karyawan kita korbankan," tegasnya ketika diwawancarai di Sahid T-More Kupang, Jumat (30/4) siang.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved