Ketua DPD Partai Perindo Mabar Tepis Isu Dualisme Kepemimpinan

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Stanislaus Stan menepis adanya isu dualisme kepemimpinan dalam partai itu.

Hal tersebut disampaikannya saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Senin (19/4/2021).

Stanislaus Stan yang juga anggota DPRD Kabupaten Mabar ini bahkan menyebutkan, isu dualisme kepemimpinan tersebut adalah isu yang menyesatkan.

"Isu yang tengah bergulir di tengah masyarakat saat ini adalah isu yang sangat menyesatkan yang sengaja dihembus oleh pihak-pihak yang sesat nalar, tentu saya brani mengatakan ini karna di tingkat DPP dan DPW Partai Perindo saat ini tidak ada kisruh apa lagi dualisme kepemimpinan," tegasnya.

Baca juga: Renungan Harian Katolik, Senin 19 April 2021: Manusia Pekerja

Baca juga: Korban Bencana di Malaka Masih Butuh Sembako, Air Bersih dan Peralatan Dapur

Stanislaus Stan menjelaskan, isu tersebut juga merebak di jajaran pengurus pada periode sebelumnya di Partai Perindo di kecamatan dan desa masih memandang adanya duisme kepemimpinan, padahal sudah jelas tidak ada dualisme.

Menurutnya, bagaimana mungkin kata dualisme kepemimpinan di daerah kabupaten/kota memiliki ruang, sementara di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, sebagai tempatnya para pendiri dan pemilik partai tidak sedang mengalami perpecahan atau kekisruhan.

"Dan saya perlu tegakan bahwa SK (Surat Keputusan) pengangkatan saya sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Manggarai Barat, itu dilampirkan dengan SK pencabutan terhadap SK kepengurusan lama dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Partai Perindo. Apa artinya, bahwa SK penunjukan saya sebagai Ketua DPD itu adalah clear berdasarkan rekomendasi dari DPW NTT dan diputuskan oleh DPP," ujarnya.

Baca juga: Ka Seto Ungkap Terpanggil ke NTT Untuk Memulihkan Psiko Sosial Anak-anak Pasca Bencana

Baca juga: Begini Penjelasan Geolog Undana Kupang Soal Danau Baru di Sikumana Kota Kupang

"Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kata dualisme kepemimpinan partai di tingkat DPD bahkan di DPW kecuali, pertama, di tingkat DPP atau para pendiri partai mengalami kekisruhan dan berakibat pada dualisme kepemiminan di DPP, kedua, ada kekeliruan DPP dengan mengeluarkan SK ganda kepada Dua Pihak yang bebeda," tambahnya.

Menurutnya, tanpa kedua poin yang telah dijelaskan, mustahil terjadi dualisme kepemimpinan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota.

"Dan ini saya kira berlaku untuk semua partai politik. Jadi ini terlepas dari AD/ART yang dimiliki semua partai politik, tapi ini hanya menggunakan logika sederhana saja, bahwa tidak ada pendiri partai di tingkat daerah, kecuali daerah Aceh yang oleh UU (Undang-Undang) diatur khusus tentang partai politik lokal," paparnya.

Lebih lanjut, pihaknya merasa penting untuk menyampaikan tidak ada isu dualisme kepada seluruh jajaran pengurus Partai Perindo mulai dari tingkat DPD, DPC, anak ranting bahkan seluruh simpatisan Partai Perindo di wilayah kabupaten Manggarai Barat.

Stanislaus Stan menyebut, hanya ada satu kepemimpinan DPD Partai Perindo Kabupaten Mabar, yaitu kepengurusan yang dipimpin oleh dirinya berdasarkan SK Nomor:2653.sk/DPP.PARTAI PERINDO/II/2021, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq tertanggal 27 Februari 2021.

"Jadi jika di tengah masyarakat masih bergulir isu dualisme kepemimpinan partai Perindo di kabupaten Manggarai Barat, saya tegaskan bahwa itu hanya isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang sesat nalar, yang memiliki kewenangan untuk mencabut dan atau mengesahkan sebuah SK hanya DPP Partai, dalam hal ini adalah Ketua Umum dan Sekjen yang tentu berdasarkan keputusan kolektif di tingkat DPP," tegasnya.

Selaku Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mabar, pihaknya juga mengimbau seluruh jajaran pengurus mulai dari tingkat DPD, DPC dan Ranting,untuk tetap menggiatkan kerja-kerja politik termasuk konsolidasi di setiap tinngkatan bahkan sampai di akar rumput.

"Abaikan dan tidak usah merasa terganggu dengan isu-isu liar yang sesat nalar yang mengganggu fokus kerja-kerja politik kita dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang," imbuhnya.