Baru Tujuh Kabupaten Mengirim Data Validasi Kerusakan Bencana Alam NTT ke BNPB 

Baru Tujuh Kabupaten Mengirim Data Validasi Kerusakan Bencana Alam NTT ke BNPB 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat memberi waktu tiga hari kepada pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk memperbaiki atau melakukan validasi data terkait kerusakan akibat bencana di wilayah masing masing sejak Minggu, 11 April 2021 malam. 

Validasi data itu akan diserahkan kepada BNPB untuk melakukan proses intervensi bantuan perbaikan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum serta relokasi pasca bencana. 

Hingga Jumat, 16 April 2021 sore, baru tujuh kabupaten/kota yang menyerahkan data penerima bantuan tersebut kepada pihak BNPB dan ditembuskan kepada Pemprov NTT melalui Satgas Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja NTT. 

"Sampai sore ini, baru tujuh kabupaten kota yang menyerahkan data kerusakan yang riil kerusakan dengan melampirkan data by name by address disertai nomor KTP dan KK," ujar Jubir Satgas Tanggap Darurat Bencana NTT, Ardu Jelamu Marius saat rapat koordinasi si Posko pada Jumat sore. 

Baca juga: Pacu Petani Tanam Jagung, Gubernur NTT Janji Bangun Pakan Ternak di Sumba Tengah

Ketujuh kabupaten itu terdiri dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Lembata, Malaka, Ende dan Belu. 

Sementara itu, Ardu Jelamu menyebut, berdasarkan informasi yang diterima dari pusat data Posko Tanggap darurat bencana NTT, kabupaten yang belum mengirim data ke BNPB hingga Jumat terdiri dari Kabupaten TTU, TTS, Rote Ndao, Sumba Timur, Flotim, Manggarai, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Nagekeo, Ngada dan Alor.

Karena itu, pihaknya meminta perhatian serius para kepala daerah untuk mengirimkan data tersebut secepatnya.

"Kiranya ini menjadi perhatian kita semua, bapak-bapak bupati untuk secepatnya mengirimkan data yang diminta oleh BNPB," tegas Ardu Jelamu. 

Terkait mekanisme penyaluran bantuan dana perbaikan rumah, Ardu Jelamu menjelaskan, untuk dana perbaikan rumah rusak berat senilai Rp 50 juta akan langsung dikonversikan dengan pembangunan rumah oleh pihak ketiga atas koordinasi BNPB.

Baca juga: Penegasan Gubernur NTT di Sabu Raijua: Pasca Bencana, Program Pembangunan Harus Tetap Dilaksanakan

Sementara untuk rumah rusak sedang dan rusak ringan, pihak BNPB akan berkoordinasi dengan PUPR untuk melakukan verifikasi lapangan. 

"Kemudian yang Rp. 25 juta dan Rp. 10 juta akan diverifikasi oleh tim PUPR. Mereka akan memvalidasi keadaan rumah itu, apakah rusak ringan atau rusak sedang," ujar Ardu Jelamu. 

Dalam desain BNPB, kerusakan 70 persen masuk dalam kategori rusak berat, sementara kerusakan antara 30-70 persen masuk dalam kategori rusak sedang dan kerusakan di bawah 39 persen masuk dalam kategori rusak ringan. 

Karena itu, pemerintah berharap agar pemerintah kabupaten segera mengirim data agar dapat dilakukan proses eksekusi terhadap bantuan itu.