Pemda Lembata Akan Pakai Skema Huntara Bagi Korban Bencana yang Rumahnya Rusak
Pemerintah Kabupaten Lembata akan memakai skema Hunian Sementara ( Huntara) bagi para pengungsi banjir dan longsor
Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA-Pemerintah Kabupaten Lembata akan memakai skema Hunian Sementara ( Huntara) bagi para pengungsi banjir dan longsor yang rumahnya rusak. Program skema Huntara ini dilakukan seusai arahan langsung dari Kepala BNPB Doni Monardo saat datang ke Lembata dua pekan lalu.
Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali menjelaskan skema hunian ini ditujukan kepada para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal pasca banjir dan longsor. Mereka akan tinggal di rumah keluarga atau kerabat terdekat.
Pemerintah akan membayar biaya sewa rumah atau tempat tinggal sebesar Rp 500 ribu per bulan per keluarga. Program ini akan mulai dilakukan pasca masa tanggap darurat yang ditetapkan Pemda Lembata.
"Hari ini kita proses diskusi untuk mengetahui mereka mau tinggal di rumah siapa, kalau sudah oke maka setelah masa tanggap darurat, mereka bisa pindah," ujar Sekda Tapobali saat ditemui di Bandara Wunopito, Lewoleba, Kamis (14/4/2021).
Baca juga: Lama Pengerjaan Rumah Relokasi Bergantung Spesifikasi Rumah
Baca juga: 10 Hari Pasca Bencana, Pemerintah Pastikan Total Korban Siklon Seroja di NTT
Untuk diketahui, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letnan Jendral TNI Doni Monardo akan memberikan dana hunian sementara (huntara).
Dana tersebut digunakan untuk menyewa tempat tinggal atau rumah keluarga terdekat sebagai hunian sementara bagi para warga terdampak bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemberian dana bantuan ini sebagai bentuk upaya mengurangi penularan Covid-19 di lokasi pengungsian.
Baca juga: Kepada Pansus LKPJ, Kapus Siso Keluhkan Kebocoran Atap Puskesmas
Baca juga: Pelayanan Terganggu, PDAM SoE Berikan Dispensasi Pada Pelanggan Khusus Bulan April
Hingga Rabu kemarin, BPBD Kabupaten Lembata melaporkan sebanyak 5.846 mengungsi akibat banjir dan longsor minggu lalu. Sebanyak 69 jiwa jadi korban, 46 dinyatakan meninggal dan 22 korban masih dalam pencarian.
Sebanyak 4700 jiwa atau 1442 KK melakukan evakuasi mandiri, 1146 jiwa atau 313 KK tersebar di 9 titik posko pemerintah.
Banjir dan longsor juga menghancurkan 64 unit Fasilitas Umum rusak, total rumah yang rusak sebanyak 697. Rusak berat/hanyut sebanyak 367 unit, rumah rusak sedang 185/dan rumah rusak ringan sebanyak 145.
BPBD juga melaporkan rencana relokasi untuk warga terdampak di 10 desa atau relokasi untuk 1549 KK. Sementara itu, total ternak yang hilang juga sebanyak 3097. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)
