Pemda TTU dan BPJS Ketenagakerjaan Siap Laksanakan Inpres No.2 Tahun 2021
terdaftar sebagai peserta yang dibuktikan dengan pembayaran santunan kepada pihak-pihak yang mengalami keadaaan tertentu.
Penulis: Paul Burin | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Pemda TTU dan BPJS Ketenagakerjaan Siap Laksanakan Inpres No.2 Tahun 2021
POS-KUPANG,COM|KEFAMENANU --Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) bersama BPJS Ketenagakerjaan siap menjalankan Peraturan Presiden Tahun 2021 yang mengatur tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Program ini sangat fleksibel untuk masyarakat umum dengan memberi manfaat yang besar bagi siapa saja yang bergabung.
Pada pertemuan antara Pemda TTU dengan BPJS Ketenagakerjaan yang berlangsung di Lantai II Kantor Bupati TTU, Rabu 31 Maret 2021, fokus membahas mengenai pentingnya Peraturan Presiden No.2 Tahun 2021. Turut hadir dalam kegiatan ini Plt Sekda Fransiskus Fay, pimpinan SKPD se-Kabupaten TTU dan undangan terkait lainnya.
Baca juga: Pemda TTU Gelar Rapat Koordinasi Satgas Covid-19
Baca juga: Pemda TTU Gelar Sertijab dari Plh Bupati kepada Bupati Definitif
Wakil Bupati TTU, Drs. Eusabius Binsasi usai membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 sangat penting bagi masyarakat umum. Program ini sudah banyak membantu warga yang sudah terdaftar sebagai peserta yang dibuktikan dengan pembayaran santunan kepada pihak-pihak yang mengalami keadaaan tertentu.
Program ini juga hadir untuk memberi kemudahan kapan saja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Laporan yang disampaikan oleh SKPD terutama dinas teknis terkait memberikan gambaran yang positif mengenai pentingnya kepemilikan jaminan sosial bagi para pekerja bagi PNS maupun wiraswasta yang menjamin saat tugas sesuai profesi bahkan untuk hari tua.
Baca juga: Pemda TTU Belum Refocusing Anggaran Bersumber dari DAU untuk Penanganan Covid-19, Ini Alasannya
Baca juga: Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Kecam Sikap Pemda TTU Atas Pembiaran Nasib Guru Kontrak
“Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 segera kami lakukan dan langkah awal akan dimulai dari aparat desa yang tersebar di 24 kecamatan dalam lingkup Kabupaten TTU,” tegas Mantan Dirjen Bimas Katolik RI ini.
Wakil Bupati Eusabius menambahkan akan segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan agar membangun kerja sama dengan seluruh puskesmas guna memberikan edukasi kepada publik tentang manfaat dari kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia berharap ke depan masyarakat bisa terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT, Armada Kaban menyampaikan bahwa Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat termasuk warga yang berdomisili pada 22 kabupaten/kota.
Baca juga: Pemda TTU Raih Penghargaan dari Kemenkumham RI, Ini Alasannya!
Baca juga: Pemda TTU Salurkan 20 Ekor Kambing Bibit untuk Komunitas Adat Terpencil di Dusun Besin
“Kami memiliki kewajiban moral untuk memberikan edukasi kepada publik hingga sampai di wilayah pedesaan dan siap bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTT dengan prinsip agar Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 dapat dijalankan yang berimplikasi pada peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Atambua, Nasrullah Umar dalam keterangannya menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat umum dengan jenis dan mudah diakses oleh siapapun.
Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 memberikan ruang yang selebar-lebarnya agar peserta bisa mendapatkan haknya. Peserta bisa menikmati manfaat lainnya seperti manfaat layanan tambahan perumahan bagi yang memenuhi syarat.
Nasrullah Umar lebih lanjut menjelaskan bahwa kerinduan akan kemudahan pendaftaran dan pembayaran kini telah terjawab. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik-sebaiknya untuk jangka panjang bagi kepentingan keluarga maupun bagi siapa saja dengan prinsip bisa memberikan kemudahan.
Baca juga: Direktur Lakmas Sebut Derita Lurdes Adalah Bentuk Kegagalan Pemda TTU Melindungi Warganya
Baca juga: Pemda TTU Sudah Bagikan 1.300 SK kepada Guru Kontrak, Simak YUK INFO
Sedangkan untuk mendukung kegiatan di lapangan personil yang ada saat ini mencapai 31 orang. Pihaknya menargetkan akan ada 4 perwakilan di tiap kecamatan.
Ditambahkan Nasrul, untuk optimalisasi pelaksanaan program, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan pada jasa konstruksi karena diatur dalam Pemendagri sebagai persyaratan pencairan dana. (*/Laporan Reporter POS-KUPANG.COM/Paul Burin)
