Rumat Serap Berbagai Aspirasi Warga di Desa Bangka Kantar - Manggarai, Tarsisius:Terima Kasih Bapak
Sekertaris Komisi V DPRD NTT ini, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dari Bangka Kantar. Mulai dari permintaan perbaikan saluran irigasi Wa
Penulis: Robert Ropo | Editor: Ferry Ndoen
Bukan hanya soal tidak diari lahan persawahan saja, namun kata Tarsisius, akibat kerusakan saluran irigasi itu juga masyarakat kesulitan untuk memperoleh air. Sebab adanya air irigasi itu juga dimanfaatkan warga untuk mandi dan cuci bahakan sebagian warga memanfaatkan untuk minum.
"Kami di kampung Longko itu ada 3 RT yang tidak ada air bersih/air PAM, apalagi rusak saluran irigasi ini. Anak-anak sekolah pagi-pagi mau pergi sekolah harus pergi cari air dulu di kali Wae Laku sementara medannya berat dan jauh, tolong perhatikan kami bapak,"ungkap Tarsisius.
Bukan hanya warga yang kesulitan air saja, tetapi kata Tarsisius, fasilitas publik seperti Pustu dan sekolah-sekolah tidak ada air. Akibatnya seperti di Pustu petugas medis sangat kewalahan saat melayani pasien apalagi pasien yang kecelakaan lalu lintas atau pasien yang partus.
"Terima kasih bapak sudah bertemu dengan kami. Jadi kami mohon kepada bapak Yohanes Rumat dan bapak pemerintah agar memperhatikan kerusakan saluran irigasi ini. Harapan kami agar secepatnya bisa teratasi,"ungkap Tarsisius.
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Fraksi PKB, Ferdinandes Alfa, dalam kesempatan itu juga mengatakan, terkait kerusakan irigasi akibat longsor itu tentu akan tetap diperhatikan selain DPRD dan Pemprov NTT juga Pemerintah daerah dan DPRD Manggarai Timur juga akan tetap memperjuangkan untuk bisa diperbaiki.
Ferdinandus juga dalam kesempatan itu menyinggung terkait persoalan pupuk dan juga perrambaan hutan yang semakin merajalelah di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Karena itu ia juga menitipkan pesan kepada Yohanes Rumat untuk diperhatikan.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai Timur ini, mendengarkan dan menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat terkait pembanguan. Salah satunya yang menjadi isu paling seksi akhir-akhir ini yakni terjadi bencana alam tanah longsor yang menimbun dan merusaki irigasi induk Wae Laku di Desa Compang Kantar, Kecamatan Rana Mese.
Dikatakan Yohanes, terkait irigasi Wae Laku ini adalah aset milik Pemerintah Pusat, bukan milik pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi NTT, karena itu membutuhkan proses untuk ditindaklanjutinya karena harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena itu, diharapkan kepada masyarakat untuk berpikir lebih bijak dan bersabar, pemerintah tentu akan memperhatikannya sebab tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.
Yohanes juga mengatakan, terkait bencana longsor yang merusaki irigasi induk Wae Laku ini juga secara lisan ia juga telah menyampaikan kepada pihak terkait yakni Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT-II) propinsi NTT. Ia akan terus mendorong pemerintah untuk memperhatikan terkait perbaikan terhadap kerusakan irigasi itu baik melalui pandangan fraksi, pikiran Komisi ataupun pada rapat Paripurna DPRD dan juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Karena itu, Yohanes juga dalam kesempatan itu mendengarkan penjelasan dari dinas teknis pemerintah daerah terkait kajian teknis terkait bencana longsor itu. Yohanes juga meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis yakni Dinas PUPR dan BPBD Kabupaten Manggarai Timur untuk memberikan surat pernyataan bencana dari Bupati Manggarai Timur agar dalam perjuangan ada bukti yang mendukung.
Lebih lanjut Yohanes juga dalam kesempatan itu menyinggung terkait rencana pembangunan bendung Wae Musur. Untuk rencana pembangunan bendung Wae Musur, kata dia, sudah dilakukan survei tinggal pelaksanaan, namun masih menunggu proses.
Terkait Kelangkaan pupuk dan juga perambaan hutan akan ia perhatikan dan akan disampaikan nanti pada sidang dewan. Sementara terkait kekurangan kursi di Gereja Stasi Longko, Yohanes berjanji akan membantunya.
Terkait meteran listrik belum terpasang di kampung Mondo, Yohanes juga meminta kepada Kepala Desa Bangka Kantar untuk segera memberikan proposal agar ia bisa memperjuangkanya.
Sementara itu terkait kelangkaan pupuk dan perambaan hutan, kata Yohanes ia akan memperhatikannya dan akan menyampaikan pada saat sidang dewan.
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Matim, Edward Luru, dalam kesempatan itu mengatakan, pihak BPBD sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Matim sebagai Dinas teknis untuk membersihkan material longsor dan saat ini sedang berlangsung proses evakuasi material longsor itu.