Program Kesehatan Gratis Dieksekusi Tahun Pertama Kepemimpinan Agus Taolin-Alo Serens

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Belu berupaya agar program kesehatan gratis yang merupakan program unggulan Paket Sehati harus dieksekusi tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Belu, dr. Agus Taolin-Aloysius Haleserens.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belu, Cypri Temu, SH kepada Pos Kupang.Com saat dikonfirmasi, Kamis (18/3/2021).

Cypri Temu yang juga Ketua Tim Pemenangan Paket Sehati ini mengungkapkan, dr. Agus Taolin dan Aloysius Haleserens resmi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Belu terpilih setelah adanya putusan MK, Kamis kemarin. Sambil menunggu proses pelantikan, Cypri sebagai anggota sekaligus unsur pimpinan DPRD Belu akan berupaya agar program kesehatan gratis dari Paket Sehati harus dieksekusi di tahun pertama kepemimpinan mereka.

Baca juga: Menyambut Program Sekolah Penggerak

"Kita akan berupaya di perubahan nanti langsung masukan anggaran sehingga program kesehatan gratis langsung dieksekusi tahun pertama", kata Cypri.

Menurut Cypri, mengurus kesehatan masyarakat sangat penting dan cepat sehingga program unggulan paket Sehati untuk kesehatan gratis harus dilaksanakan sejak tahun pertama kepemimpinan mereka. Program ini juga sejalan dengan program nasional untuk mengurus kesehatan masyarakat di masa pandemi covid-19 ini. Hal ini tidak berarti program pembangunan lainnya diabaikan tapi tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Baca juga: Jadi Provinsi Dengan Bandara Terbanyak, Gubernur NTT Ajukan Pembangunan Sekolah Penerbangan

Cypri mengatakan, program kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas Paket Sehati yang sudah disampaikan kepada masyarakat selama masa kampanye. Ketika sudah dilantik, Paket Sehati segera mengeksekusi program tersebut sehingga masyarakat Belu dapat merasakan manfaatnya.

Sesuai aturan perundang-undangan, setelah pelantikan, bupati terpilih akan menyusun RPJMD dan dalam RPJMD tersebut semua visi misi bupati terpilih akan dijabarkan.

"Jadi apa yang menjadi program unggulan yang disampaikan dokter Agus dan bapak Alo Serens akan dieksekusi sejak tahun pertama", ungkap Cypri.

Untuk diketahui, Pemkab Belu telah melaksanakan rapat lintas OPD guna menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah melalui usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rapat yang dibuka Plh. Bupati Belu, Frans Manafe, S.Pi itu dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meating, Senin (8/3/2021).

Forum Perangkat Daerah Kabupaten Belu tahun 2021 ini mengangkat tema pemulihan ekonomi pasca covid-19 melalui percepatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan jaringan layanan sosial.

Dalam sambutannya, Plh. Bupati Belu, Frans Manafe mengatakan, Forum Perangkat Daerah memiliki peran strategis, terutama untuk melakukan sinkronisasi dan sinergitas antara hasil musyawarah rencana pembangunan rencana kerja Pemerintah Daerah tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan di 12 Kecamatan.

"Dilihat dari periodesasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025, maka kita telah selesai melaksanakan RPJPD tahap I sampai tahap IV. Saat ini kita telah memasuki RPJPD tahap V yakni RPJMD tahun 2022-2026", kata Plh Bupati.

Lanjutnya, RKPD Kabupaten Belu tahun 2022 merupakan tahun awal periode terakhir RPJPD dengan visi pembangunan jangka panjang yaitu Belu sebagai Kabupaten Perbatasan yang Maju, Mandiri, Adil, dan Sejahtera 2025.

Menurut Frans Manafe, sesuai petunjuk Pemerintah Pusat, RKPD tahun 2022 diarahkan pada 4 hal yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri, dengan prediksi perekonomian kita relatif bebas dari tekanan pandemi Covid-19.

Pemerintah daerah memprioritaskan program-program tahun 2022 yang benar-benar mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan meletakkan fondasi transformasi sosial ekonomi dalam jangka panjang yang berdampak langsung dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Belu (BP4D), Ir. Florianus Nahak, M.Si menyampaikan, RPJPD tahap V menjadi acuan mutlak untuk melakukan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Belu tahun 2021.

"RPJMD tahap V masih dalam takaran RPJMD Teknokratik karena sampai dengan saat ini putusan MK belum ada sehingga kita belum bisa membreakdown visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih. Oleh karena itu, RPJPD tahap V menjadi acuan mutlak untuk kita dapat melakukan Forum Perangkat Daerah ini," terang Florianus.

Lebih lanjut, Florianus menyampaikan, di dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Belu tahun 2022 dapat dilihat capaian-capaian yang sudah diraih sampai dengan tahun 2019.

Namun sejak tahun 2019 sampai 2020 bahkan 2021 terjadi pergeseran keuangan dengan adanya refocusing pembiayaan yang begitu masif. Hal ini akan berakibat pada pencapaian target kinerja yang akan dilihat pada akhir periode dari perencanaan.

Menurut Florianus, tahun 2021 pemerintah daerah diperintah dengan 3 regulasi, baik Kementerian Keuangan maupun Pemerintah Provinsi untuk merefocusing anggaran. Kebijkan ini tentu berdampak pada kegiatan yang akan berlangsung pada tahun 2021 ini. Kemudian, rancangan LKPD di tahun 2022 mesti disesuaikan dengan anggaran karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang tergolong besar akan berdampak pada pengurangan pembiayaan tiap -tiap program kegiatan. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Teni Jenahas)