Breaking News:

Berita Belu Terkini

Bawaslu dan KPU Belu Siap Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi

Bawaslu dan KPU Siap Tindaklanjuti Putusan MK juru Bicara KPU Kabupaten Belu, Herlince Emiliana Asa mengatakan, KPU Kabupaten Belu merasa optomis mena

POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Juru Bicara KPU Kabupaten Belu, Herlince Emiliana Asa 

Bawaslu dan KPU Siap Tindaklanjuti Putusan MK

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM| ATAMBUA-----Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belu siap menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan siap menindaklanjuti putusan MK. 

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera, S.Fil kepada Pos Kupang.Com, saat dikonfirmasi, Rabu (17/3/2021).

Menurut Andre, pada dasarnya Bawaslu siap menerima apapun putusan MK dan siap menindaklanjuti keputusan MK karena putusan MK itu final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.

Menurut Andre, ada tiga kemungkinan putusan MK, pertama menolak seluruh permohonan atau menerima seluruh permohonan atau menerima sebagian permohonan.

Putusan MK itu ada tiga kemungkinan, pertama menolak seluruh permohonan atau menerima seluruh permohonan atau menerima sebagiaan permohonan", kata Andre.

Apabila putusannya menolak seluruh permohonan maka perkara atau proses hukum sudah selesai. Selanjutnya sesuai PKPU nomor 5 tahun 2020, KPU melaksanakan rapat pleno penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih maksimal lima hari setelah salinan putusan diterima. Jika putusan menerima atau menerima sebagian maka ada dua kemungkinan dan tergantung dari amar putusan. Kemungkinan pertama bisa penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang (PSU).
Tempat dan kapan waktu pelaksanaan penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang, itu tergantung amar putusan MK.

Menyangkut lama waktu pemungutan suara ulang diperkirakan membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan. Pasalnya, banyak hal teknis yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan seperti pengaktifan panitia adhock baik tingkat KPU maupun Bawaslu. Kemudian negosiasi anggaran. Hal ini membutuhkan waktu lama karena di anggaran pemerintah lebih banyak difokuskan penanganan Covid-19. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Belu masih dipimpin pelaksana harian (Plh) bupati yang memiliki batasan kewenangan.  

Andre mengatakan, Bawaslu menilai proses di MK bukan suatu hal yang luar biasa karena proses di MK itu bagian dari tahapan pilkada.  
 

Halaman
123
Penulis: Teni Jenahas
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved