Legalitas, Formalitas, dan Realitas (Di Balik kisah Partai Demokrat)

Oleh : Robert Bala, Diploma Resolusi Konflik dan Penjagaan Perdamaian, Universidad Complutense de Madrid Spanyol.

POS-KUPANG.COM - KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, menarik untuk disimak. Ia bisa disebut `puncak' dari rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Masing-masing kubu telah memberikan pertanyaan hal mana memudahkan orang luar untuk bisa berpendapat, hal mana menjadi tujuan tulisan ini.

Apa sebenarnya yang terjadi di baliknya yang bisa terbaca? Dari sisi kubu AHY (dengan sang ayahnya SBY di baliknya), maka wacana mereka selau mengacu kepada aspek legalitas. Di satu pihak, hanya kepemimpinan AHY yang legal. Yang lain, termasuk KLB Deli Serdang dianggap illegal. Pesertanya pun abal-abalan.

Baca juga: MENGEJUTKAN, Mahfud MD Nyanyikan Lagu Husnul Khotimah Bersama Presiden Gus Dur Saat Momen Isra Miraj

Selain itu dengan KLB tersebut, SBY semakin tegas memperkuat penggunaan term `kudeta'. Orang luar (Moeldoko) dianggap telah mengambil alih kekuasaan itu. Ia pun seakan percaya bahwa adanya kekuatan untuk merongrong partai lain hal mana tidak pernah ia lakukan saat berkuasa selama 10 tahun.

Kubu penentang memiliki alasan lain tentu saja. Ketika digaungkan bahwa kepemimpinan AHY dianggap tidak mencerminkan sosok yang diharapkan. Bahkan diklaim bahwa masih `mendingan' Ibas sebagai Ketua Umum.

Itu menandakan bahwa secara riil (dalam realitasnya), AHY bukan seorang pemimpin diharapkan. Itu yang terungkap. Sayangnya tidak diungkapkan dengan jelas untuk membuktikan model kepemimpinan yang tidak semestinya.

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Bertemu Luhut Binsar Pandjaitan, Sampaikan Sejumlah Masalah?

Memang Marzuki Alie pernah menyinggung pemalakan anggota (hal mana mestinya terjadi di semua partai). Hal lain seakan terbungkus membuat kita hanya bisa mereka-reka apa sebenarnya yang membuat orang begitu geram terhadap AHY.

Di sisi lain, orang luar bisa melihat bahwa ekspresi muka, ungkapan verbal dari Moeldoko selama ini bisa tersibak kini. Dengan terselenggaranya KLB, maka apa yang diungkapkannya sebagai pembelaan, hanyalah kamuflase. Jelasnya, apa yang dituduhkan kepadanya bukan sekadar dugaan atau `ditekan-tekan' seperti yang diungkapkan menanggapi pernyataan SBY.

Dalam realitasnya (dan hal itu dibenarkan oleh KLB), Moeldoko bukan `asal bertemu' dengan barisan kontra AHY yang `ngopi-ngopi' bersamanya. Sudah bisa dipastikan bahwa Moeldoko minimal mengetahui semua rencana itu malah lebih dari itu.

Di sini pula ungkapan `baper' pada AHY pun tidak beralasan. Justru kini terlihat adanya langkah tak elok yang sudah dilakukan Moeldoko.

Yang lebih menarik, posisi sebagai KSP, akan dinilai berkaitan langsung dengan Jokowi. Sebuah tafsiran yang sebenarnya sudah sangat jauh. Dengan tidak konsistennya Moeldoko, maka bisa dipastikan, ini adalah masalah pribadinya.

Hal itu bisa terlihat dari inkonsistensi yang nampaknya tidak diskenariokan dengan lebih rapi.

Itu berarti, secara riil, yang terjadi (kalau bisa menyimpulkan), Moeldoko secara pribadi telah ikut `bermain'. Penerimaan dirinya menjadi Ketua Umum PD, tersibak kini, bahwa semua dugaan terhadap keterlibatannya selama ini.

Jalan Keluar?

Apakah masih ada jalan keluar dari permasalahan yang sangat rumit tetapi kini sudah tertangkap pesannya?