Moeldoko Terpilih Secara Aklamasi AHY Sebut KLB Partai Demokrat Ilegal

AHY juga mengklaim 93 persen pemilik suara sah tidak mengikuti KLB yang digelar di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Paling tidak sampai dengan tadi pagi, sekitar 93 persen pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing. Artinya mereka tidak melakukan penerbangan ke Sumatera Utara," ucap AHY.

AHY juga mengklaim telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para ketua DPD dan ketua DPC partai di seluruh Indonesia.

Berdasarkan surat pernyataan kesetiaan itu, AHY memastikan bahwa para peserta KLB di Deli Serdang bukanlah pemilik suara sah.

"Sekali lagi saya katakan bahwa para peserta KLB ilegal tadi bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat," ujar AHY.

Kendati demikian, AHY mengakui ada sejumlah ketua DPC partai yang mengikuti Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).

Setidaknya, berdasarkan catatan AHY, ada 34 ketua DPC partai yang mengikuti GPKPD.

Namun, AHY memastikan bahwa mereka semua telah digantikan jauh sebelum KLB tersebut terlaksana.

Demokrat Berkabung

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) mengatakan, Partai Demokrat tengah berkabung atas diselenggarakannya KLB dari kubu kontra kepemimpinan AHY.

Lebih dari itu, ia menilai bahwa KLB tidak hanya membuat Demokrat berkabung, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.

"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY dalam konferensi pers, Jumat (5/3) malam di Cikeas, Bogor yang dipantau Kompas.com secara daring.

Presiden RI ke-6 itu kemudian melanjutkan pemaparannya bahwa KLB yang digelar di Sumatera Utara tersebut tidak sah dan tidak legal. Ia bahkan menyebut KLB yang memutuskan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu abal-abal.

"KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat, alias pihak eksternal partai, menjadi Ketum Partai Demokrat," ucap SBY.

Menurut SBY, Moeldoko telah mendongkel dan merebut posisi Ketum Demokrat sah yang diduduki oleh AHY. Padahal, menurut dia, kepemimpinan AHY tersebut sudah disahkan satu tahun lalu oleh negara dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Ia juga kembali mengutarakan bagaimana awal mula AHY mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) sejak awal bulan Februari 2021.

"Satu bulan yang lalu, kita semua masih ingat ketika Ketum Demokrat AHY, secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Pak Jokowi, tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Dan setelah itu Ketum AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini, banyak tanggapan yang bernada miring," ujar SBY. (tribun network/dit/fik/nas/dod/den/wly/kompas.com)