Breaking News:

Berita NTT Terkini

DPRD Belu Lakukan RDP Dengan Pemerintah Terkait Penanganan Covid-19

DPRD Kabupaten Belu menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan Pemkab Belu tentang penanganan Covid-19

POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
RAPAT---Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten Belu tentang penanganan Covid-19, Jumat (4/3/2021). 

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Belu menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan Pemkab Belu tentang penanganan Covid-19.

Rapat digelar di ruang sidang paripurna, Jumat (4/3/2021) siang Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belu, Jeremias Manek Seran Jr didampingi Wakil Ketua I, Yohanes Jefry Nahak.

Dari pemerintah dihadiri Plh Bupati Belu, Frans Manafe dan sejumlah pimpinan OPD yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Diantaranya, Direktur RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD, dr. Bathseba Elena Corputty, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Baltasar Bouk, Kaban Kesbangpol, Marius Fortunatus Loe.

Jalan Rusak Parah, Perjalanan ke Amfoang, Kabupaten Kupang Makan Waktu Satu Minggu

Pada kesempatan itu, beberapa anggota DPRD Kabupaten Belu diantaranya, Manek Rofinus, Ewalde Berek, Edmundus Nuak dan Theodorus Seran Tefa menyampaikan pertanyaan serta memberikan catatan penting sekaligus koreksi terkait penanganan Covid-19. Seperti, catata untuk transparansi pemanfaatan anggaran, upaya inovatif pecegahan covid-19 dan keterbukaan informasi perkembangan covid-19.

Terhadap catatan dan koreksi dari anggota DPRD, Plh Bupati Belu, Frans Manafe menyampaikan, pemerintah sangat konsen mengurus penanganan Covid-19. Pemerintah mengaku ada kendala dan kekurangan sana sini namun kekurangan itu tidak dibiarkan berlarut-larut tetapi pemerintah tetap berupaya memperbaiki.

Kisah Heroik Pagelaran Pasola Wanokaka

Frans Manafe menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada anggota DPRD Belu yang sungguh konsen dan peduli dengan covid-19 lewat pertanyaan dan usul saran serta kritikan kepada pemerintah.

Refocusing anggaran untuk Covid-19 di tahun 2021 sudah sesuai dengan amanat regulasi dan sesuasi kondisi dan grafik kasus covid-19.

"Mengurus kesehatan membutuhkan anggaran sehingga pelayanan kesehatan penanganan covid dapat berjalan dengan baik", ujar Manafe.

Terkait kritikan anggota DPRD terhadap transparansi pemanfaatan covid-19, Frans Manafe mengaku, BPK sudah melakukan audit seluruh OPD yang menangani dana Covid-19.

"Kita tidak perlu khawatir. Setiap penggunaan anggaran di republik ini pasti ada lembaga yang mengaudit", pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved