Breaking News:

Salam Pos Kupang

Pencabutan Perpres Investasi Miras

PERSIS genap sebulan sejak diteken pada 2 Februari 2021, Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Perpres Nomor 10/2021

Pencabutan Perpres Investasi Miras
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - PERSIS genap sebulan sejak diteken pada 2 Februari 2021, Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Perpres Nomor 10/2021 yang mengatur izin investasi minuman keras ( miras) atau Minuman Beralkohol.

Pencabutan dilakukan setelah menerima masukan dari berbagai organisasi keagamaan dan pemerintah daerah, yang menilai investasi miras lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Untuk diketahui, Perpres 10/2021 mengatur semua bidang usaha bagi kegiatan penanaman modal. Pasal 2 berbunyi: (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Full Day Trip ke Labuan Bajo: Tuhan Cipta Alam Sambil Tersenyum

Sedangkan lampiran yang mengatur pembukaan investasi baru bidang usaha miras tertuang dalam lampiran III salinan Perpres.

1. Bidang usaha: industri minuman keras mengandung alkohol, dengan persyaratan: a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat; b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Awololong Lembata, Silvester Samun Malah Diangkat Jadi Kadis

2. Bidang usaha: industri minuman mengandung alkohol (anggur), dengan persyaratan: a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat; b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

3. Bidang usaha: industri minuman mengandung malt, dengan persyaratan: a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat; b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4. Bidang usaha: perdagangan eceran minuman keras atau alkohol dengan persyaratan: jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

5. Bidang usaha: perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol, dengan persyaratan: jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

Ketentuan pada lampiran tersebut dimaksudkan agar usaha miras yang selama ini masuk kategori usaha tertutup, sebagaimana diatur dalam Perpres 44/2016, berubah menjadi bidang usaha terbuka.

Halaman
12
Penulis: AMALIA PURNAMA SARI
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved