Penghargaan Menteri Hukum dan HAM Modal Lapas Ende Menuju WBK dan WBBM

POS-KUPANG.COM | ENDE - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende ( Lapas Ende), Nusa Tenggara Timur ( NTT) pada 2020 lalu menerima penghargaan 'Pelayanan Publik Berbasis HAM' dari Menteri Hukum dan HAM.

Penghargaan ini, menurut Marciana Djone, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, menjadi modal bagi Lapas Ende menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) 2021.

Hal itu disampaikan Marciana dalam acara Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende Sabtu (27/03/2021).

• Satreskrim Polres Alor NTT Tangkap Dua Buronan Penggelapan Emas

"Lapas Ende patut berbangga karena berhasil mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik Berbasis HAM Tahun 2020 dari Menteri Hukum dan HAM saat peringatan hari HAM sedunia," kata Marciana.

Marciana mengingatkan jajaran Lapas Ende untuk terus menjaga sikap integritas dalam bekerja memberikan pelayanan publik terbaik kepada warga binaan dan juga masyarakat.

Marciana berharap, tahun 2021 ini Lapas Ende dapat menjadi salah satu Satuan Kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM mewakili jajaran Kemenkumham NTT.

• Nyaris Ambruk Tergerus Banjir PemKab Sumba Barat Daya Didesak Perbaiki Jembatan Pogo Tena

"Dengan demikian kita mampu membuktikan kepada publik bahwa jajaran Kementerian Hukum dan HAM mampu memberikan bukti nyata dalam memberikan pelayanan publik," ungkapnya.

Namun, ia tegaskan itu harus berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Ia juga berpesan agar seluruh jajaran Lapas Ende harus mampu melakukan inovasi, baik di level pribadi dan kelembagaan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis.

"Mari kita awali tahun 2021 ini dengan penuh optimis, selalu berfikir positif, berkata-kata positif, dan berperilaku positif, supaya hasilnya pun positif," ungkapnya.

Penuhi Seluruh Hak Warga Binaan

Masih terkait inovasi menuju WBK/WBBM, Marciana menegaskan, salah satu hak dasar bagi warga binaan yang wajib dipenuhi yakni memperhatikan pemberian bahan makanan.

"Kanwil Kemenkumham NTT sekarang mempunyai sebuah aplikasi yang dinamakan "SONDE atau Sistem Online Dapur Elektronik" yang merupakan salah satu inovasi atau proyek perubahan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan," ungkapnya.

Lewat aplikasi ini, lanjutnya, baik Kadiv maupun Kakanwil setiap harinya dapat mengontrol menu makanan yang disiapkan oleh Lapas dan Rutan melalui handphone.

"Sehingga bisa dipastikan tidak akan lagi ada cerita ketidaksesuaian menu makanan harian pada daftar yang ada dengan pemberian makanan kepada WBP setiap harinya," ujar Marciana.