Pemerintah Diambil Alih Militer, China Dalang Kudeta Myanmar? Fakta ini Ungkap Kondisi Sebenarnya

POS-KUPANG.COM - Pada 1 Februari 2021, sebuah insiden besar terjadi di Myanmar.

Tindakan kudeta dilakukan oleh militer Myanmar dipimpin oleh jenderal Min Aung Hlaing, yang menuduh adanya kecurangan dalam pemilu Myanmar 2020.

Kini sudah seminggu berlalu, dan gejolak besar masih terjadi di Myanmar.

Banyak rakyat Myanmar menolak pemerintahan yang dijalankan sementara oleh militer.

Sementara itu, negara-negara Barat juga terus menekan militer Myanmar untuk mengembalikan pemerintahan yang kini mereka kuasai.

• China Operasikan Sensor Bawah Air di Perairan Indonesia? Badan Keamanan Laut Curigai Niat Negatif

• China, Rusia dan Iran Gelar Latihan Gabungan di Samudera Hindia, Rusia Kirim 3 Kapal, Bakal Perang?

• Militer Negara Ini Gelar Latihan Perang Dekat Laut China Selatan, Kerahkan 9 Kapal Perang ke Natuna?

• Konflik Laut China Selatan, Tiongkok Dipastikan Berperang dengan Amerika? Sosok ini Ungkap Fakta

Seperti diketahui, data ekonomi menunjukkan pemerintahan sipil Myanmar di bawah Aung San Suu Kyi lebih condong ke Barat.

Namun, setelah jatuhnya pemerintahan sipil yang kini dikuasai militer, kemungkinan besar Myanmar akan beralih ke China.

Hal itu membuat Myanmar diprediksi bisa jatuh dalam cengkeraman China di bawah pemerintahan militer saat ini.

Menurut Nikkei Asia, Myanmar, di bawah partai Koalisi Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Memiliki ekonomi yang berkembang dalam tren memperluas hubungan dengan Barat.

Akibatnya, pinjaman luar biasa dengan China menurun 26%. Bersamaan dengan itu, defisit perdagangan dengan Beijing juga menurun.

Pasca kudeta militer, jika AS dan negara-negara Eropa menjatuhkan sanksi, itu akan menjadi pukulan bagi perekonomian Myanmar.

Menurut Nikkei Asia, dalam konteks itu, pemerintah militer negara Asia Tenggara kemungkinan besar akan beralih ke China, yang sedang memperluas pengaruhnya melalui inisiatif "Belt and Road" (BRI).

China menganggap negara-negara Asia Tenggara sebagai kawasan penting untuk proyek "Belt and Road" yang diluncurkan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013.

• China Operasikan Sensor Bawah Air di Perairan Indonesia? Badan Keamanan Laut Curigai Niat Negatif

• China, Rusia dan Iran Gelar Latihan Gabungan di Samudera Hindia, Rusia Kirim 3 Kapal, Bakal Perang?

• Militer Negara Ini Gelar Latihan Perang Dekat Laut China Selatan, Kerahkan 9 Kapal Perang ke Natuna?

• Konflik Laut China Selatan, Tiongkok Dipastikan Berperang dengan Amerika? Sosok ini Ungkap Fakta

Menurut penyedia data Refinitiv, pendanaan terkait BRI untuk 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berjumlah lebih dari 304 miliar dollar AS, dari 2013 hingga sekarang.