Berita Nasional Terkini
CATAT Jadwal Pelantikan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri dan Naik Pangkat Jenderal
Jadwal pelantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo jadi Kapolri dan naik pangkat ke jenderal, penjelasan. Langkah mantan Kapolda Banten, Komjen Listyo Sigi
lihat foto
Fraksi Partai Demokrat yang diwakili anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan memberi catatan untuk Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo.
Pertama, Kapolri baru harus mampu membawa perubahan citra dan wajah polri di masyarakat sehingga menjadi aparat penegak hukum yang independen, netral dan tegas tanpa tebang pilih dalam penegakan hukum.
“Kedua, harus mampu menyelesaikan permasalahan terkait isu intoleransi, serta radikalisme di Indonesia dengan cara profesional,” kata Hinca.
Ketiga, tidak hanya di ibukota negara, namun di Indonesia Timur juga harus menjadi prioritas Polri.
Khususnya situasi keamanan serta isu – isu pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua.
Keempat, Polri juga harus mampu melakukan penegakan hukum dalam kejahatan trans-nasional serta extraordinary crime seperti korupsi sampai ke jaringan sindikat narkoba dunia.
“Dalam rangka penegakan korupsi polri harus dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan Agung,” ucap dia.
Kelima, di era 4.0 ini, Polri harus hadir dalam menegakan hukum di ruang digital, siber space dan digital public space. Sebab, permasalahan di ruang digital ini dapat berdampak signifikan pada ketertiban masyarakat.
Keenam, Polri harus dapat berperan aktif untuk menekan laju covid-19 dengan cara yang humanis dan mengayomi.
“Ketujuh, Kapolri yang baru harus dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat,” ujar Hinca.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, perlu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius Kapolri terpilih.
Pertama, reformasi kepolisian harus terus berjalan dalam rangka mewujudkan kepolisian yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi).
Kedua, kesiapan Polri dalam menginternalisasi paradigma baru dalam sistem penegakan hukum yang didasarkan pada konsep restorative juctice.
Sehingga perkara pidana tertentu dapat diselesaikan dalam pendekatan mediasi dan profesional yang berorientasi pada kepentingan korban.
Ketiga, bersikap profesional dan adil dalam menangani dan menanggapi isu ekstrimisme dan radikalisme.
