Breaking News:

Salam Pos Kupang

PTT Tanpa Nepotisme

HINGGA tanggal 5 Januari 2021 ini, Pegawai Tidak Tetap ( PTT) di Kota Kupang belum bekerja

PTT Tanpa Nepotisme
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - HINGGA tanggal 5 Januari 2021 ini, Pegawai Tidak Tetap ( PTT) di Kota Kupang belum bekerja. Jumlahnya tak sedikit yaitu 2.180 orang. Hal itu dilakukan karena Danak Alokasi Khusus ( DAK) Kota Kupang berkurang. Namun jika ada peluang maka ada yang kembali bekerja.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Herman Man memberi catatan penting terkait hal ini. Diantaranya, SKPD dilarang keras untuk mengangkat tenaga honor baru tahun 2021 ini. Pertanyaannya, mengapa hal ini menjadi sorotan? Jawabannya, semua terkendala pada dana di APBD.

Menjadi masalah, PTT di Kota Kupang berjumlah ribuan orang. Pertanyaannya, apakah memang beban kerja begitu tinggi sehingga harus mendatangkan PTT yang jumlahnya sangat banyak? Rasa-rasanya, kondisi seperti ini sangat tidak rasional.

Baca juga: Golkar dan Metamorfosis Tak Sempurna (Mencermati hasil Pilkada NTT 9 Desember 2020)

Sepintas juga akan muncul pertanyaan, bagaimana bisa jumlah PTT di Kota Kupang sebegitu banyaknya? Bagaimana sebenarnya seleksi di SKPD sehingga harus berjumlah sedemikian banyak? Mungkinkah ini juga merupakan dampak dari politik? Semuanya serba misterius.

Kalau mau gampang, tentu beban kerja pada satu SKPD di Kota Kupang tentu tidak seberapa sulitnya dengan kabupaten lain, seperti: Kabupaten Kupang dengan luas wilayah yang begitu besar. Sangat wajar kalau ada pengangkatan PTT demi membantu ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Baca juga: Jawa dan Bali PSBB Ketat, OJK dan Industri Jasa Keuangan Tetap Operasi

Namun di Kota Kupang sudah begitu banyak PTT yang ditampung selama ini dan semua itu harus ditanggung APBD II. Ini juga tentu berdampak pada pembangunan secara menyeluruh.

Kemudian, ada gugatan lain terkait hal ini. Apakah selama ini, DPRD Kota Kupang tidak melihat hal ini sebagai masalah?

Ataukah dewan juga sengaja membiarkan hal itu? Kalau itu yang terjadi maka secara umum terjadi kepincangan dalam rencana pembangunan. Dewan sepertinya tidak teliti dalam menilai beban kerja dan kebutuhan tenaga yang seharusnya ada dalam SKPD. Atau karena dewan juga menitipkan orang-orang?

Mungkin benar bahwa catatan penting dari Wakil Walikota Kupang, melarang pengangkatan PTT harus benar-benar menjadi perhatian. Persoalannya, saat Pandemi Covid-19 DAK semua dana dipotong.

Kalau kondisi riil kita memang tidak terkendali maka bukan tempat yang tepat untuk saling menuding atau mencari kambing hitam. Ini mungkin kesalahan bersama yang terlibat dalam mekanisme pemerintah.

Politik birokrasi kita mungkin mengabaikan rasionalisatas kebutuhan dan beban kerja. Kalau sudah diperhatikan sejak awal maka membludaknya tenaga PTT tentu tidak akan terjadi.

Kondisi yang dialami Kota Kupang bisa jadi menjadi gambaran yang terjadi hampir semua kabupaten di NTT. Mengaca kepada kondisi ini, sudah saatnya pemerintah melakukan seleksi ketat terkait penerimaan PTT.

Hindari unsur KKN dalam penerimaan PTT. Tetapi kalau masih ada unsur KKN dipakai maka jangan harap akan terjadi perubahan yang siginifikan ke depan. Seleksi ulang dengan cara rasional mungkin merupakan jalan terbaik .

Mengangkat PTT jangan asal-asalan tetapi kembali kepada profesionalisasi seorang calon tenaga kerja. (*)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved