Breaking News:

Salam Pos Kupang

Waspada Pleno KPUD

MASA kritis pemilihan kepala daerah ( Pilkada) langsung, saat ini mencapai titik puncak

Waspada Pleno KPUD
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - MASA kritis pemilihan kepala daerah ( Pilkada) langsung, saat ini mencapai titik puncak. Kalau pelaksanaan Pilkada secara umum di Indonesia dan secara khusus di Nusa Tenggara Timur ( NTT) sudah pada tataran yang baik.

Paling tidak, pilkada serentak itu telah berjalan dengan aman meskipun terjadi riakan secara sporadis di mana-mana. Hal semacam itu tentu lumrah saja terjadi bisa antara pendukung pasangan calon (paslon) terjadi silang selisih.

Tentu saja, riakan kecil yang terjadi dalam proses tentu bisa diprediksi seperti apa hasilnya. Secara umum di NTT mungkin satu dua kandidat sudah mengakui kekalahan mereka dan memberi penghormatan kepada yang menang.

Baca juga: Perbaiki Drainase Tenukiik Atambua

Memang, untuk mengakui kemenangan seseorang secara langsung dan cepat tentu tidak dimiliki semua orang. Hanya orang yang bermental baja yang bisa melakukan hal seperti itu.

Apa konteks kita sebenarnya? Mungkin percaya atau tidak, pilkada ibarat juga dengan pertarungan kepentingan dalam konteks tertentu. Ketika ini yang terjadi maka riakan atau penolakan terhadap hasil pencapaian menjadi soal.

Baca juga: Seruan Perdamaian Penyair NTT

Khusus bagi calon petahana pasti saja ada upaya-upaya tertentu dari pendukung fanatik yang ingin mengumumkan kalau mereka menang.

Faktanya apa yang kini terjadi di NTT? Hampir pasti, calon Petahana berguguran. Itu menunjuk kepada satu hal, pemilih kita sudah mulai mengerti. Paling tidak, kinerja seorang bupati dan wakil bupati selama lima tahun atau selama masa menjabat menjadi pertimbangan utama untuk masyarakat memilih kembali atau tidak.

Kalau pencapaian kinerja pejabat terbilang biasa-biasa saja, maka boleh jadi pemimpin seperti itu tidak dikehendaki rakyat. Belum lagi kalau ukuran masyarakat itu dari hal-hal sederhana seperti jalan tidak diaspal, akses masyarakat sulit, air minum bersih tidak terpenuhi dan macam-macam kebutuhan masyarakat lain yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Padahal, pemerintah tentu sudah berupaya maksimal untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan berbagai daya upaya. Paling merepotkan sebenarnya, ketika Covid-19 melanda dunia ini, maka sangat pasti proyek-proyek pembangunan yang dirancang petahana menjelang masa kepemimpinannya terlibas habis. Maka rakyat lalu berpikir, pemerintah tidak bisa mensejahterakan mereka sehingga sangat perlu untuk mencari pemimpin baru yang mumpuni.

Disini memang letak perbedaan antara harapan dan kenyataan dialami masyarakat dalam berbagai kategorinya. Tidak ada pemimpin yang tidak menginginkan rakyatnya sejahtera. Tetapi kondisi pandemi Covid-19 menjadi soal bagi desain pembangunan seorang kepala daerah. Mereka harus gigit jari dengan DAK yang harus dipotong habis-habisan dan sumber pendapatan lainnya tidak ada sama sekali. Lalu siapa yang disalahkan? Tentu fakta empiris di lapangan yang menghakimi seseorang untuk terpilih kembali.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved