TJPS, antara Harapan dan Kenyataan

Sehari sebelumnya Bernard de Rosari, peneliti BPPT, anggota tim ahli TJPS mengatakan bahwa produksi jagung baru mencapai 1,32 ton/ha. Dari hasil tersebut, 0,64 ton/kk yang terdiri dari 0,37 ton untuk pangan, sedangkan 0,27 ton untuk pakan ternak. Dia juga menyampaikan hambatan yang sama seperti kata Kepala Dinas.

Melihat kedua pernyataan diatas, kita berkesimpulan bahwa hasil program TJPS sungguh-sungguh jauh dari harapan Pemerintah.

Tujuan program seperti yang dikemukakan Wagub diatas, tidak bisa tercapai, karena kenyataan lapangan membuyarkan target dan harapan. Timbul pertanyaan, dimana letak kesalahannya sehingga harapan tidak sesuai kenyataan ?

Beberapa faktor berikut dipercaya merupakan penyebab kegagalan program TJPS, pertama, TJPS adalah program adopsi bermasalah, dan mestinya hal tersebut sudah diketahui. Kurangnya kordinasi antara Dinas Pertanian, Peternakan dan Koperasi seperti dikatakan Rafael Leta (Pos Kupang, selasa, 27 Juli 2020) merupakan salah satu batu sandungan. Selain itu budaya petani komersial belum ada. Sewaktu diadopsi tentu perlu kajian teliti sebelum diluncurkan.

Kedua, kegagalan TJPS menunjukkan bahwa tahap perencanaan tidak dilakukan dengan baik, terutama perkiraan/prediksi keberhasilan/kegagalan (forecasting) dan analisis masalah (analyse problems) sebelum dibuat keputusan (decision making).

Sedangkan penentuan tujuan (set objectives) seperti yang diungkapkan Wakil Gubernur sudah memadai. Namun tujuan sulit tercapai karena abai melakukan perkiraan dan analisis masalah. Inilah yang disebut orang "fail to plan" (gagal merencanakan) hingga menjadi "plan to fail" (merencanakan untuk gagal).

Ketiga, menanam jagung dimusim panas bisa, tetapi tidak besar-besaran/massal sebab hanya tempat tertentu yang memiliki air dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki peralatan dan modal yang bisa melakukannya. Contoh seperti beberapa petani di daerah Oesao Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Malaka karena iklim memungkinkan. Jadi, musim tanam kedua (April-September) tak sesuai kebiasaan dan iklim.

Keempat, penetapan target 10.000 ha di 16 Kabupaten, apakah sudah melalui kajian mendalam dan kordinasi dengan para Bupati. Hal ini penting karena yang mengetahui potensi lokasi dan petani yang pantas untuk melaksanakan TJPS adalah Bupati.

Kelima, masalah yang menghadang keberhasilan TJPS, bukan saja kurangnya air dan serbuan ternak.

Ada beberapa faktor lain yang juga ikut menghambat produktivitas jagung yaitu bibit yang digunakan, pemupukan, pendampingan PPL, luas lahan yang digarap, ketersediaan ternaga kerja produktif, pembasmian hama dan budaya kerja.

Kalau hasilnya hanya 1,32 ton/ha berarti bibit yang dipakai kurang produktif apalagi jika tanpa pemupukan dan PPL hanya numpang lewat.

Kenyataan dan pengalaman membuktikan luas lahan yang digarap hanya berkisar 0,5 -0,6 ha/petani, sementara tenaga kerja produktif terbatas, akibat migrasi anak muda ke perkotaan (urbanisasi), beralih profesi sebagai tukang ojek dan keluar negeri sebagai TKI.

Oleh karena itu pekerjaan menyiapkan lahan, menanam, menyiangi dan memanen sungguh berat bagi petani kalau tidak dibantu dengan alat mesin pertanian (alsintan), seperti traktor, dll. Apalagi ada kebiasaan petani yang baru kekebun jika sudah mengurus hewan peliharaan sehingga mengurangi waktu kerja dikebun, selain terik panas matahari yang cepat membuat petani lelah dan berhenti bekerja. Inilah kondisi senyatanya, sehingga sudah bisa diprediksi bahwa hasil panenan tidak sesuai harapan.

Keenam, petani NTT pada umumnya adalah petani subsisten. Mereka bekerja sekedar bisa cukup makan. Mereka bukan petani komersial, sehingga merubah mereka menjadi petani pengusaha, butuh waktu dan pendampingan intensif.

Kalau produksi jagung hanya 1,32 ton/ha, tentu sulit untuk membeli sapi, karena harga sapi satu adik muda berkisar Rp. 3-4 juta/ekor, dan mungkin juga lebih.