Umbu Pekuwali dan Istri Positif Corona Kluster Pilkada Pertama di NTT

Kemudian, 5.115 orang KPPS menjalani rapid test ulang, 4.824 orang KPPS sudah diganti dan 39.318 orang masih menunggu laporan lebih lanjut.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pemerintah harus terbuka apabila terjadi klaster baru Covid-19 usai Pilkada 2020.

Menurut dia, keterbukaan itu bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa Covid-19 tidak bisa dianggap remeh. Karena kenapa? Akhirnya menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita, bahwa risiko itu nyata ada dan betul-betul apa semakin mendekat kepada kita.

Titi menuturkan, apabila nantinya memang ada pengumuman klaster Pilkada 2020, jangan dianggap sebagai rongrongan atas dilaksanakannya pilkada. Tetapi yang diperlukan adalah melakukan antisipasi agar risiko penularan Covid-19 tidak terjadi.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, tingkat kepatuhan penyelenggara Pilkada 2020 terhadap protokol kesehatan Covid-19 relatif rendah.

Wiku menyebut, masih adaTPS yang tak menyediakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di TPS. Bahkan, tingkat kepatuhan penyelenggara dalam menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat cuci tangan, disinfektan, hingga petugas pengawas penerapan protokol kesehatan masih di bawah 50 persen. (yel/kompas.com)