Alokasi APBD NTT Untuk Infrastruktur Tembus Rp 1,5 T

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan infrastruktur daerah hingga mencapai angka Rp 1,5 triliun pada tahun 2021. Hal itu menjadi sejarah tersendiri dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( APBD NTT). 

Dalam pengesahan yang dilaksanakan dalam sidang paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 di Gedung Sidang Utama DPRD NTT pada Rabu, 25 November 2020 lalu, dewan menyetujui dan mengesahkan APBD 2021 dengan komposisi pendapatan Rp 6,2 triliun dan belanja sebesar Rp 7,5 triliun. Dari total belanja itu, 1,5 triliun atau sebesar 20 persen dialokasikan untuk infrastruktur. 

Baca juga: Pemda TTU Salurkan 20 Ekor Kambing Bibit untuk Komunitas Adat Terpencil di Dusun Besin

Alokasi sebesar itu, menurut Wakil Ketua DPRD NTT, Inche DP Sayuna merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah kebijakan  anggaran Provinsi NTT. 

"Dalam APBD 2021, kita mengalokasikan cukup banyak dana pinjaman daerah untuk infrastruktur. Tahun ini sangat besar, yakni sampai Rp 1,5 triliun. Ini pertama kali dalam sejarah regulasi anggaran NTT, kita mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk pembelanjaan infrastruktur," ujar Inche kepada POS-KUPANG.COM.

Baca juga: Empat Prajurit TNI di Perbatasan Belu Bantu Warga Merontok Padi 

Oleh karena itu, Inche mengingatkan tiga poin penting dalam pelaksanaan pembiayaan itu. 

"Beberapa poin yang kami ingatkan pemerintah yaitu pertama, harus ada grand desain secara komprehensif soal penggunaan dan untuk penyediaan infrastruktur, kedua, memastikan teknik yang digunakan pemerintah dalam kerangka pelaksanaan infrastruktur, dan ketiga memastikan ketersediaan sumber daya pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk kepentingan infrastruktur," katanya. 

Penetapan APBD 2021 yang tepat waktu kata Inche melahirkan harapan agar pemerintah dapat mempersiapkan sedini mungkin berbagai pekerjaan infrastruktur yang membutuhkan waktu pelaksanaan yang lama. 

"Kita berharap pemerintah sudah bisa mengalokasikan secara tepat waktu persiapan penyelesaian pekerjaan fisik dengan target tepat waktu sehingga tidak ada masalah soal penerapan anggaran," imbuhnya. 

Selain infrastruktur, Pemerintah Provinsi juga telah mendesain cukup banyak program untuk hibah yakni hingga Rp 1,6 triliun. Karena itu, diharapkan agar peruntukan dana tersebut dapat tepat sasaran. Pemerintah juga diminta untuk menghitung secara baik kondisi ekonomi saat pandemi Covid-19 sehingga program pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi masyarakat dapat tepat sasaran. 

"Kita sungguh berharap supaya peruntukkan anggaran benar benar tepat sasaran sabar bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu pemerintah harus bisa menghitung itu secara baik, sehingga niat baik untuk melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka memulihkan situasi ekonominya yang tumbang akibat Covid dapat terlaksana dan tepat sasar," kayanya. (Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)