Linus Lusi Tepis Mendagri Realisasi Dana Pengamanan Pilkada

Bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka telah mencairkan dana untuk Polres Malaka berdasarkan NPHD Nomor :2/HK/NPHD/I/2020 dan 01/1/2020/Res/MALAKA, tanggal 23 Januari 2020 dengan bukti SP2D Nomor :1091/LS/HIBAH/POLR/VI/2020 tanggal 18/6/2020 sebesar Rp 2.500.000.00,-

Tambahan dana Pilkada pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020 khusus untuk KPU Kabupaten Malaka dengan Nomor Adendum NPHD :12/HK-NPHD/VII/2020 dan 08/KU.07-NK/5321/KPU-Kab/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp 500.000.000 dan Polres Malaka sebesar Rp 1.500.000.000, akan direalisasikan setelah penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang akan dilakukan pada awal Nopember 2020.

Terpisah, Penjabat Bupati Ngada Linus Lusi mengatakan, Pemda Ngada telah menyerahkan dana hibah pengamanan Pilkada untuk Polres dan Kodim 1625/Ngada.
Dana tahap I dan II untuk Polres Ngada sudah dicairkan, sedangkan tahap III sudah dikoordinasikan ke Polres Ngada guna mengajukan pencairan. Total dana hibah Pilkada untuk Polres Ngada yaitu Rp 4.099.254.500.

"Untuk tahap 3 sudah diminta kepada pihak Polres Ngada segera mengajukan pencairan. Tahap I dan II sudah cairkan beberapa waktu lalu," ujar Linus Lusi, Kamis (12/11). "Kalau Kodim sudah cair seluruhnya, juga KPU. Untuk Kodim 1625/Ngada jumlah dananya yaitu 999.587.200 rupiah," tambah Linus.

Ia menegaskan Pemda Ngada memastikan hibah dana untuk unsur pendukung dan penyelenggara Pilkada Ngada dapat dioptimalkan untuk suksesnya pesta demokrasi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ngada.

"Kita berharap dengan dana tersebut dapat mendukung dan mendeteksi dini kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan ada gangguan teknis dan non teknis penyelenggaraan Pilkada," ujarnya.

Linus Lusi mengatakan, pasangan calon dan timnya dapat memberikan pendidikan politik yang cerdas terhadap para pendukung agar memberi nilai-nilai demokrasi dalam mengawal kinerja pemerintah dan memberi solusi kepada para konsuten pemilih.

"Karena kita jadikan Ngada sebagai barometer demokrasi politik lokal yang brilian dan cerdas," tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengomentari dengan tegas Kabupaten Malaka, Ngada dan Timor Tengah Utara karena belum merealisasi dana pengamanan Pilkada. Hal itu disampaikan Tito dalam webinar yang diselenggarakan KPK RI bertajuk Pembekalan Pilkada Berintegritas melalui kanal YouTube KPK RI, Selasa (10/11) lalu.

Webinar saat itu khusus membahas empat provinsi yang melaksanakan Pilkada yaitu Provinsi NTT, Kepulauan Riau, Lampung, dan Kalimantan Timur.

Untuk Provinsi NTT, dari sembilan daerah yang menggelar Pilkada tiga daerah yang ia soroti adalah yang realisasi anggaran pengamanannya minim. Ngada dan TTU bahkan masih nol realisasinya padahal telah dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah (NPHD).

Sorotan pertama Tito ditujukan kepada Kabupaten Malaka. Dalam perkembangan sementara pendanaan dan pencairan Pilkada, papar Tito, dana pengamanan baru 16,7 persen di wilayah tersebut. Tito spontan mempertanyakan hal ini.

"Yang bermasalah adalah Kabupaten Malaka. Untuk KPU dan Bawaslu-nya sudah 100 persen tapi untuk pengamanannya baru 16,7 persen. Ini mau diamankan atau ngga ini? Nanti ramai ini konfliknya apalagi NTT daerah rawan konflik," tekan Tito.

Ia juga sempat mempersoalkan alpanya Penjabat Bupati Malaka saat pembahasan penting dengan Dirjen Keuangan meskipun sudah digelar secara virtual conference (vicon). "Diajak vicon 5 November oleh Dirjen Keuangan Daerah ngga hadir lagi PJ-nya, ini nanti kita evaluasi PJ-nya," tegasnya.

Berikutnya Ngada yang mendapat sorotan keras dari Tito. Realisasi pengamanan di daerah ini malah tidak ada sama sekali alias nol. Laporan Tito mengenai hal itu sejenak mengundang tawa peserta webinar tersebut.