Linus Lusi Tepis Mendagri Realisasi Dana Pengamanan Pilkada

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), Tito Karnavian menyoroti tiga pemerintah daerah ( Pemda) di NTT yang belum tuntas merealisasikan dana pengamanan Pilkada kepada aparat keamanan. Tiga kabupaten dimaksud, yaitu Timor Tengah Utara ( TTU), Malaka dan Ngada.

Pasca ditegur Mendagri, pemda dan pihak polres menepis informasi minimnya realisasi dana pengamanan Pilkada. Kapolres TTU AKBP Nelson Filipe Diaz Quintas mengakui pihaknya telah mendapat dana hibah dari pemda TTU untuk pengamanan Pilkada senilai Rp 4 miliar. Dari jumlah itu, pihak Polres TTU sudah menggunakan sekitar 65 persen dari total dana hibah.

Menurut Nelson, dana hiba sudah digunakan untuk sejumlah kegiatan pengamanan Pilkada sejak April 2020.

Baca juga: Pemda Manggarai Sudah 100 Persen Salurkan Anggaran Pilkada

"Kita gunakan untuk operasional, makan minum selama kegiatan pengamanan di Bawaslu dan kantor KPU TTU. Selain itu, kegiatan pelatihan Sabara," ujar Nelson saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2020) lalu.

Ia menjelaskan, sisa dana hibah sebanyak 35 persen akan digunakan untuk sejumlah kegiatan pengamanan Pilkada pada saat pemungutan suara.

"Dan untuk sisa 35 persen dana hibah itu kita menunggu BKP dari Polres TTU dan Polda NTT. Sisanya kita juga akan memberikan uang makan kepada anggota pada saat ke TPS pada tanggal 9 Desember mendatang," jelasnya.

Baca juga: RSUD SK Lerik Full Pasien Corona

Nelson mengatakan, pihaknya juga akan menggunakan dana tersebut untuk pengamanan pemungutan suara serta kegiatan pengamanan di Bawaslu dan KPU TTU.

"Kalau nanti pengamanan saat pelantikan bupati terpilih baru akan kita koordinasi lagi, karena dana ini penggunaan hanya untuk tahun 2020 ini saja," kata Nelson.

Pemda Malaka juga sudah merealisasikan 100 persen dana pengamanan Pilkada kepada TNI dan Polri.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Malaka, Aloysius Payong mengatakan, per 12 November 2020, realisasi dana pengamanan Pilkada sudah 100 persen.

Ia menyebut untuk TNI Rp 500 juta dan Polres Malaka Rp 4 miliar. Untuk Polres Malaka dianggarkan pada APBD murni tahun 2020 sebesar Rp 2,5 miliar dan sudah dicairkan beberapa waktu lalu. Sisanya Rp 1,5 miliar dianggarkan dalam perubahan APBD tahun 2020.

"Baru dicairkan pada tanggal 11 November setelah Perda Perubahan APBD 2020 ditetapkan. Dengan demikian realisasi sampai dgn saat ini sudah 100 persen. Tambahan dana yang diusulkan tersebut untuk mengakomodir tambahan TPS akibat pandemi Covid-19," jelas Aloysius ketika dihubungi, Kamis (12/11).

Mengutip surat klarifikasi Pemda Malaka yang diterima Pos Kupang, menindaklanjuti telex dari Dirjen Otonomi Daerah Nomor: T.005/5462/0TDA, tanggal 20 Oktober 2020 perihal masalah pencairan NPHD Kepada KPUD, Bawaslu dan keamanan melalui aplikasi zoom meeting, maka dijelaskab soal hibah untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Malaka.

Bahwa, Pemerintah Kabupaten Malaka telah mencairkan dana untuk KPU Kabupaten Malaka berdasarkan NPHD: Nomor: 23/HK-NPHD/X/2019 dan 01/KU.07-SD/5321/KPU-KAB/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dengan bukti SP2D Nomor: 3660/LS/HIBAH-KPU/XII/2019 tanggal 3/12/2019
sebesar Rp 347.613.800, dan Nomor: 0146/LS/KPU/I/2020 tanggal 18/02/2020 sebesar Rp 14.352.386.200,-

Bahwa, Pemerintah Kabupaten Malaka telah mencairkan dana untuk Bawaslu Malaka berdasarkan NPHD Nomor: 24/HK-NPHD/X/2019 dan 001/Bws.MILKNPHD/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, dengan bukti SP2D Nomor: 4429/LS/HIBAH/XI/2019, tanggal 20/12/2019 sebesar Rp 395.655.000, Nomor:0084/LS/HIBAH/2020 tanggal 5/2/2020 sebesar Rp 6.704.345.000, Bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka telah mencairkan dana untuk TNI khususnya Kodim 1605 berdasarkan NPHD Nomor: 6/HK-NPHD/I1/2020 dan B/62/11/2020, tanggal 17 Februari 2020 dengan bukti SP2D Nomor :263/LS/HIBAH/AI/2020, tanggal 10/03/2020 sebesar Rp 500.000.000.