Ketika OJK Mendapat 'Titipan Rindu' Rakyat NTT, 'Kami Sudah Bosan Miskin'

"Jadi, debitur sendiri yang mengajukan, kemudian dilakukan analisis oleh bank atau non bank (perusahaan pembiayaan) sesuai ketentuan internal dan ditetapkan apakah disetujui atau ditolak. Kita serahkan kepada masing-masing bank atau perusahaan pembiayaan," tandas Wakil Kepala OJK NTT, Setia Ariyanto, yang menghadiri FGD itu. Pun menjadi pembicara.

Setia menyampaikan perkembangan penyaluran KUR dan UMi di NTT. Realisasinya belum terlalu optimal. Hingga Juni 2020 hanya terserap sebesar 31,79 persen dari target penyaluran di tahun 2020.

Berdasarkan data restrukturisasi kredit perbankan, pada posisi Juni 2020, terdapat 42.142 debitur bank umum dengan nilai outstanding sebesar Rp3.731 miliar. Juga 379 debitur BPR dengan nilai outstanding sebesar Rp 64 miliar telah menikmati fasilitas restrukturisasi tersebut. Sedangkan dari data restrukturisasi kredit pembiayaan posisi Juni 2020 yang didapat dari IKNB, terdapat 7.213 debitur dengan nilai outstanding sebesar Rp 226,19 miliar, juga telah menikmati fasilitas restrukturisasi.

Tak berhenti di sini. OJK NTT juga mendorong implementasi subsidi bunga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga atau Subsidi Margin untuk Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bentuk kerja sama yang diberikan OJK yaitu menyediakan data SLIK debitur. Kemudian data itu divalidasi oleh Kementerian Keuangan beserta pemenuhan persyaratan lainnya. Dengan demikian, perbankan dan industri keuangan non bank (IKNB) dapat menetapkan debitur-debitur calon penerima, kemudian bisa melanjutkan dengan program subsidi bunga sesuai ketentuan pemerintah.

OJK NTT juga mengharapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTT yang telah dibentuk oleh Gubernur Provinsi NTT berperan aktif sebagai penghubung/katalisator peningkatan inklusi Keuangan, khususnya kepada pelaku mikro, kecil dan menengah yang terdampak Covid-19.

Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT, Dr. Yusuf Lery Rupidara pun
mengapresiasi OJK NTT yang telah mengelarkan regulasi restrukturisasi kredit kepada para debitur perbankan di NTT. Memberikan sedikit nafas bagi UMKM di NTT untuk terus produktif di masa pendemi ini. Dengan demikian, selama masa pandemi ini, tidak membuat masyarakat NTT semakin banyak terjerumus dalam kemiskinan. Lery Rupidara mengharapkan perbankan dan IKNB melaksanakan proses restrukturisasi ini dengan baik, sesuai ketentuan.

Kepung Kemiskinan NTT

Tak perlu malu mengakuinya. Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebagai salah satu provinsi di negeri ini yang memiliki presentase penduduk miskin tertinggi ketiga, setelah Papua dan Papua Barat. Tercatat sekitar 1,1 juta orang miskin di daerah yang kini dipimpin Gubernur Viktor Laiskodat ini.

Hasil analisa Badan Pusat Statistik (BPS) NTT selama kurun waktu bulan September 2018 hingga Maret 2019 menyebutkan penduduk miskin di daerah perkotaan di NTT pada September 2018 sebesar 9,09%, turun menjadi 8,84% pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 24,65%, naik menjadi 24,91% pada Maret 2019.

Secara rata-rata, rumah tangga miskin di NTT pada Maret 2019 adalah 5,84 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 2.183.704/rumah tangga miskin/bulan.

Untuk garis kemiskinan, pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp 373.922/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 292.305/kapita/bulan (78,17 persen). Sementara dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 81.617/kapita/bulan atau 21,83 persen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTT pada Februari 2019 mengalami kenaikan 3,10% dibandingkan Februari 2018 dan Agustus 2018 dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,12% poin dan 0,09% poin. Tingkat pengangguran terbuka di NTT juga mengalami peningkatan mencapai 3%.

Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus menyebut persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin. Namun dimensi lain juga perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri.

"Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin," jelas Darwis.

Menyikapi angka kemiskinan di NTT, Gubernur Viktor Laiskodat merilis pernyataan terbaru dan sangat menohok. Viktor menyatakan kemiskinan di NTT sebagai dampak dari mental buruk warga dan pemimpinnya. "Miskin itu hasil penjumlahan dari PEMALAS ditambah dengan BODOH. Jika kita mengaku miskin, sekaligus juga mengatakan bahwa kita PEMALAS dan BODOH," ujar Gubernur Viktor pada seremoni panen perdana jagung hasil Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Jumat (30/10/2020).

Gubernur Viktor pun mengultimatum semua pejabat di NTT untuk bekerja serius dan mengikuti irama kerjanya bergerak cepat 'mengepung' kemiskinan sehingga tahun 2022 nanti ekonomi NTT tumbuh, stunting hilang dan kualitas kesehatan masyarakat semakin baik. "Ini resolusi," tegasnya.

Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Ekonomi, Prof. Dr. Daniel D Kameo, bahkan berbicara blak- blakan. Menurutnya, data sekitar 1,1 juta rakyat NTT masih miskin itu harus diterima. Suka atau tidak suka. Tak perlu malu.

Di mata Prof. Daniel penyebutan data 1,1 juta rakyat NTT miskin itu harus jelas. Diksinya begini, "Yang benar itu, ada 1,1 juta orang Katolik dan Protestan di NTT yang miskin. Itu cara omong yang benar." Apa maksudnya? Supaya gereja ikut mengambil bagian dalam membebaskan umatnya dari jeratan kemiskinan.

"Kita juga harus tunjuk jari ke gereja. Bukan hanya tunjuk gubernur, bupati, walikota, camat dan kepala desa. Dengan demikian, gereja juga ikut bertanggungjawab memberantas kemiskinan di NTT. Gereja jangan tidur. Teologinya dari mana," tandas Prof. Daniel di Amfoang pekan lalu.

Semangatnya, OJK NTT terus berkomitmen berkontribusi memerangi kemiskinan di NTT, terutama agar tetap produktif di masa pandemi ini. Komitmen OJK ini juga mengaplikasi pesan Gubernur Viktor Laiskodat ketika meresmikan gedung OJK NTT yang baru di Jalan Tempelo Kupang, 15 November 2019, "Bantu saya entaskan kemiskinan NTT."

Pasti, suatu saat, NTT tidak lagi diplesetkan sebagai Nanti Tuhan Tolong tetapi menjadi Nikmat Tiada Tara. Semua rakyat NTT sudah bosan hidup miskin. Bukan mimpi! (benny dasman)