Opini Pos Kupang
Labuan Bajo: Tuan Rumah KTT!
Salah satunya adalah pemberitaan Labuan Bajo menjadi tuan rumah KTT ASEAN dan KTT G-20
Oleh: Dr. Jonas KGD Gobang & Enyyo Noang, M.Si, Pusat Studi ASEAN Universitas Nusa Nipa
POS-KUPANG.COM - Masifnya berita tentang Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung menutup isu-isu lain yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah pemberitaan Labuan Bajo menjadi tuan rumah KTT ASEAN dan KTT G-20.
Artikel penunjukan Labuan Bajo sebagai tuan rumah dua pagelaran tingkat tinggi tersebut, dapat dilacak sejak Januari 2020. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Jokowi mengatakan Labuan Bajo dipersiapkan menjadi tuan rumah KTT ASEAN dan KTT G-20.
Baca juga: 463 Mahasiswa Politani Negeri Kupang Diwisuda Menggunakan Protokol Kesehatan Covid-19
Rencananya, dua agenda akbar tersebut akan digelar pada 2023. Lokasi dan proyek pembangunan infrastruktur mulai dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di wilayah Tana Naga Mori. Lalu, seberapa signifikan penunjukan tersebut bagi masyarakat NTT, secara khusus Labuan Bajo?
Keseimbangan?
Suatu pagi dalam sebuah seminar di kota kembang, Bandung. Masih terekam jelas kala itu, April 2016. Kegiatan bertempat di salah satu universitas swasta. Tema diskusi tentang diplomasi Indonesia, bertajuk Diplomasi Poros Maritim Indonesia.
Pemaparan para narasumber begitu ciamik. Mereka dengan semangat mempromosikan program pemerintah di bidang maritim. Membicarakan Indonesia sebagai negara maritim. Membicarakan tol laut. Membicarakan dinamika di sebuah perairan yang kelak bernama Natuna Utara. Beberapa saat kemudian, sesi diskusi pun dimulai.
Baca juga: Warning Bagi Pejabat yang Sedang Berkuasa
Dengan pemikiran polos saya lantas bertanya. Kenapa Utara (Laut Natuna Utara) yang selalu menjadi fokus pemerintah dalam diplomasi maritim? Padahal wilayah Selatan juga signifikan. Secara khusus, NTT”. Narasumber pun memberi jawaban. Saat ini kita fokus ke Utara dulu. Sifatnya lebih urgent. Melibatkan negara-negara besar.
Banyak kepentingan di sana. Saya pun tersadar. Wilayah itu memang rawan konflik. Apalagi, melibatkan beberapa negara anggota ASEAN, China dan Amerika Serikat”. Dalam benak, seketika saya termenung. Kita berbicara soal diplomasi poros maritim. Tetapi fokus pembicaraan selalu pada aspek keamanan. Memang, itu mutlak. Tetapi ada hal yang tidak kalah penting.
Di sana ada sumber daya maritim. Ada pula budaya maritim. Hal-hal itu juga sifatnya urgent, apalagi menyangkut kebutuhan ekonomi. Secara geografis, posisi NTT tidak kalah strategis. Berbatasan dengan dua negara. Wilayah darat dengan Timor Leste. Wilayah laut dengan Australia. Potensi yang menjanjikan adalah pariwisata darat dan wisata bahari. Kualitas sumber daya kelautan pun menjanjikan. Berdaya saing dengan kualitas ekspor.
Faktor keamanan itu penting. Sama pentingnya dengan perekonomian. Dalam pertemuan awal, kelas ekonomi politik internasional, dosen menjebak’ kami sekelas dengan pertanyaan: Hal mana yang didahulukan, ekonomi atau politik?” Menurut saya, keduanya harus berjalan beriringan, karena logika butuh logistik atau yin dan yang. Jadi, perlu ada keseimbangan dalam mengatur kedua bidang karena bernilai sangat signifikan bagi suatu negara.
The Summits
Beberapa waktu lalu, ketika sedang mencari berita di linimasa, saya menemukan artikel menarik. Ditayangkan pada portal Sekretariat Nasional ASEAN tertanggal 20 Juli 2020. Labuan Bajo Bersiap jadi Tuan Rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan KTT ASEAN 2023”. Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa memberi keterangan. Beliau mengatakan bahwa Labuan Bajo tengah bersiap. Untuk menjadi tuan rumah KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023.
Pemerintah menetapkan Tana Naga Mori sebagai lokasi pelaksanaan. Sebuah langkah penting dan strategis. Mengingat Indonesia akan menjadi Ketua G-20 dan Ketua ASEAN. Sehabis membaca, saya terdiam sejenak. Apakah ini jawaban atas keresahan’ waktu itu?
KTT G-20 dan KTT ASEAN bukanlah gelaran main-main. Acara tersebut adalah bentuk Summit Diplomacy. Dalam kajian hubungan internasional, summit merupakan level diplomasi tertinggi. Ia mempertemukan kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia menjadi arena pembahasan isu-isu kompleks.