Berita Malaka Terkini
RAPBD-P Malaka Sudah Digodok, Menunggu Rekomendasi Asistensi Provinsi, Simak Beritanya
-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka dalam hal ini tim anggaran eksekutif bersama panitia anggaran DPRD Malaka sudah menggodok R
Penulis: Edy Hayong | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong
POS-KUPANG.COM I BETUN--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka dalam hal ini tim anggaran eksekutif bersama panitia anggaran DPRD Malaka sudah menggodok RAPBD-Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2020.
Anggaran Perubahan sampai pada tahapan, telah dilakukan persetujuan bersama dengan DPRD Malaka pada tanggal 23 September 2020 tentang RAPBD Perubahan 2020, untuk dilakukan evaluasi di provinsi. Setelah mendapat kepastian jadwal evaluasi dari provinsi dan melihat rekomendasi-rekomendasi barulah ditetapkan menjadi APBD-P 2020.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Malaka, Aloysius Payong, menyampaikan hal ini kepada Pos-Kupang di Betun, Kamis (1/10).
Dijelaskan Aloysius, ringkasan penjabaran Perubahan APBD 2020 yakni, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 6,29 persen atau berkurang Rp 53.213.274.861 dari pagu murni sebesar Rp 845.773.598.635.
Kontribusi Penurunan pendapatan daerah adalah dari PAD berkurang Rp 7.519.665.205 atau 14.18 persen, dana perimbangan berkurang sebesar 75.347.836.000 atau 11,75 persen. Penurunan pendapatan daerah merupakan efekdomino dari pandemi covid-19.
Belanja daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp 24.441.068.947 atau 2,76 persen dari pagu murni sebesar Rp 885.361.993.026. Menurunnya belanja daerah sebagai konsekuensi dari penyesuaian pendapatan daerah.
Khusus Anggaran untuk penanganan covid-19 dialokasikan sebesar Rp 11.595.050.000 pada pos belanja tidak terduga.Disamping pos BTT, anggaran untuk pennggulangan/pencegahan covid-19, dianggarkan juga pada belanja program atau kegiatan Dinas Kesehatan dan RSUPP Betun.
"Dokumen sudah diantar ke provinsi tinggal tunggu jadwal evaluasi secara daring. Biasanya ada rekomendasi atau catatan dari provinsi," jelas Aloysius.
Menurutnya, apabila berdasarkan pencermatan Tim Evaluasi perlu dilakukan penyesuaian atau pergeseran terhadap pos pendapatan dan belanja, maka TAPD dan Banggar akan melakukan penyempurnaan dengan memperhatikan rekomendasi/catatan dr provinsi.(*)
• Simak Apresiasi Menpora Zainudin Amali Apresiasi Keputusan Ketum PSSI Tunda Liga 1 dan Liga 2 2020
Area lampiran
BalasBalas ke semuaTeruskan
• Simak YUK Besaran Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Sikka - NTT
