Proyek Geothermal Wae Sano, Ini yang Disampaikan Uskup Ruteng kepada Tim Pemerintah Pusat

Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat, Pr kembali menegaskan sejumlah poin terkait Proyek Geothermal Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat

Penulis: Robert Ropo | Editor: Kanis Jehola
ISTIMEWA
Pertemuan terkait proyek Geothermal, Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat. 

POS-KUPANG.COM | RUTENG - Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat, Pr kembali menegaskan sejumlah poin terkait Proyek Geothermal Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat dimana sebelumnya telah disampaikan pihaknya dalam surat kepada Presiden RI Joko Widodo tanggal 9 Juni 2020.

Uskup Siprianus menegaskan, Proyek Geothermal Wae Sano berpotensi destruktif bagi hak hidup dan keselamatan warga serta ruang hidupnya seperti tanah, mata air, lahan pertanian, dan perkebunan.

Selain itu, bahwa proyek itu dapat merusak situs dan komunitas adat setempat, serta situs rohani dan kenyamanan peribadatan gereja katolik. Dan juga proyek itu berpotensi merusak danau Sano Nggoang dan ekosistem di sekitarnya.

Bendung Kambaniru Aliri Persawahan Kambera dan Pandawai

Penegasan itu disampaikan Uskup Siprianus dalam pertemuan antara tim Pemerintah Pusat, Pihak Perusahan, Pemda Manggarai Barat dan juga tim Gereja Katolik Keuskupan Ruteng yang berlangsung di Puspas Keuskupan Ruteng, Jumat (18/9/2020), berdasarkan rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Minggu (20/9/2020).

Adapun dalam pertemuan itu hadir mewakili Pemerintah Pusat Yando Zakaria dari Anggota Tim Penasihat Senior pada Kantor Staf Presiden Republik Indonesia bersama Tim Kementerian ESDM, PT SMI dan PT Geo Dipa, serta perwakilan Pemda Manggarai Barat dengan Tim Gereja Katolik Keuskupan Ruteng yang dipimpin langsung oleh Uskup Siprianus.

Kepsek SDN Angkasa Penfui Sebut Pembelajaran Berbasis Modul Lebih Relevan

Sementara itu dalam pemaparan pihak Kementerian ESDM yang diwakilkan oleh Sahat Simangunsong berdasarkan rilis yang ditanda tangani oleh Direktur Puspas Keuskupan Ruteng
Dr. Martin Chen dan juga Anggota Tim Penasihat Senior pada Kantor Staf
Presiden Republik Indonesia R. Yando Zakaria itu, menyajikan
latar belakang proyek Geothermal tersebut, yakni kebutuhan energi listrik yang stabil dan berkelanjutan dari sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Selain itu, proyek tersebut bertujuan memanfaatkan potensi 45 MW energi panas bumi untuk mensuplai kebutuhan puluhan ribu rumah
tangga dan industry, khususnya dari sektor pariwisata dan proyek tersebut juga bakal meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

Dalam menjawabi surat dari Uskup Ruteng tersebut, Yando Zakaria dari Anggota Tim Penasihat Senior
pada Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menegaskan komitmen Pemerintah Pusat untuk membangun proyek tersebut yakni, proyek tersebut tidak akan mengganggu keberadaan pemukiman/kampung dan kehidupan di
dalamnya.

Selain itu, proyek tersebut tidak akan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk sistem pertanian
lingko. Pengelolaan situs warisan budaya dan/atau daerah keramat.

Pengelolaan dampak negatif dan positif, termasuk pelatihan untuk masyarakat jika terjadi kecelakaan kerja. Dan pelaksanaan Community development/program CSR.

Bertolak dari komitmen tersebut, akan diupayakan penyelesaian yang komprehensif dan memuaskan
para pihak terhadap beberapa soal mendasar, seperti lokasi well Pad dan slim hole (pemboran), tempat pembuangan limbah, potensi gangguan terhadap danau dan ekosistemnya.

Tim Pemerintah Pusat dan Keuskupan Ruteng bersepakat untuk bekerja sama dalam menangani persoalan yang ada secara holistik dan memuaskan para pihak. Untuk itu, perlunya komunikasi dan informasi yang benar, transparan, dan jujur.

Selain itu, perlu adanya mekanisme penanganan masalah yang dialogal dan partisipatif. Untuk itu, perlu diadakan
dialog dengan semua pihak khususnya dengan warga Wae Sano.

Pentingnya pemulihan integrasi dan perdamaian dalam masyarakat lokal. Mutlaknya pendalaman bersama tentang dampak positif maupun negatif dari proyek.

Perlunya kerja sama yang dipayungi oleh kesepakatan tertulis yang mengikat dengan mekanisme kerja yang mantap serta rencana aksi yang tepat. Segala upaya kerja sama tersebut bertujuan demi terwujudnya pembangunan yang holistik dan berkelanjutan serta terarah kepada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved