Politik Budaya dan Budaya Politik ala Jokowi

Oleh : John Mai, Alumnus STFK-Ledalero Tinggal di Melbourne-Australia

POS-KUPANG.COM - Nama Nusa Tenggara Timur ( NTT) mendadak menjadi buah bibir Masyarakat Indonesia beberapa hari terakhir ini. NTT menjadi viral di media massa dan media sosial. Betapa tidak, orang nomor satu Indonesia, Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat dari dua daerah di NTT dalam dua momentum penting kenegaraan.

Momen pertama, Presiden mengenakan busana adat Sabu Raijua saat beliau menyampaikan Pidato Kenegaraan di gedung DPR/MPR RI (Pos Kupang.com, 15/8/2020).

Momen kedua, beliau terlihat gagah mengenakan busana adat Timor Tengah Selatan (TTS) saat merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana pun berada pasti merasa bangga dengan sikap hormat Presiden ini.

• Rumah Konspirasi Adalah Tempat Belajar Anak-anak Kelikur WL

Sebagai contoh, tidak heran ketika WhatsApp Group NTT diaspora Melbourne-Australia menjadi heboh beberapa hari terakhir. Singkatnya mereka bangga dan haru.

Namun perlu diingat bahwa semenjak menjadi presiden, Jokowi sudah sering mengenakan busana adat pada momen-momen penting nasional. Apa makna dari mengenakan busana adat? Apa pesan yang ingin disampaikan Presiden untuk Indonesia? Apakah hal ini adalah `politik budaya' atau `budaya politik' ala Jokowi?

Politik Budaya: Momen Pengakuan

Adalah sebuah keniscayaan bagi seorang tokoh politik, apa pun yang dilakukan dan dikenakan selalu mengandung pesan politik. Sejak menjadi Presiden, Jokowi selalu memainkan catur politiknya melalui budaya.

• Penumpang KM Lambelu Tiba di Lokasi Karantina

Hal ini dapat dinamakan politik budaya ala Jokowi. Politik budaya Jokowi secara jelas dilihat melalui pakaian yang dikenakan di momen-momen penting kenegaraan. Dengan memilih salah satu busana adat dari etnis tertentu di Indonesia, secara tidak langsung mengakui keberadaan mereka.

Senada dengan politik budaya Jokowi, Charles Taylor menegaskan bahwa ketika berhadapan dengan hegemoni mayoritas-ideologi transnasional seperti ideologi `khilafah' misalnya dalam konteks Indonesia, pengakuan interkultural sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan menghormati nilai-nilai budaya khususnya budaya minoritas.

Tujuannya, budaya minoritas tidak menjadi punah diterkam hegemoni budaya mayoritas (Otto Gusti, 2017). Dengan demikian, kita menemukan jawaban mengapa harus busana adat NTT yang dikenakan oleh Presiden Jokowi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa politik Indonesia adalah Jawasentris. Berhadapan dengan kenyataan ini, negara (Presiden) bertanggung jawab untuk mengakui, mempertahankan dan melestarikan budaya dari kelompok minoritas.

Pengakuan dari negara (Presiden) adalah sesuatu yang perlu diterima dengan bangga oleh semua masyarakat adat seperti yang diungkapkan oleh Bupati Sabu Raijua Nikodemus Rihi Heke yang merasa terharu dan bangga melihat Presiden Joko Widodo mengenakan Pakaian Adat Sabu bermotif bunga mawar saat menghadiri Sidang Tahunan MPR (Pos Kupang.com, 15/8/2020).

Namun, sebagai masyarakat adat, rasa haru dan bangga harus melahirkan sikap hormat terhadap budaya sendiri. Pengakuan negara (Presiden) adalah sebuah momen bagi masyarakat untuk menyuarakan hak-hak mereka yang selama ini masih diabaikan oleh negara.

Berdasarkan data statistik tahun 2019, NTT adalah provinsi termiskin ketiga setelah Papua dan Papua Barat (Pos Kupang.com, 15/7/2020). Lebih jauh, NTT menempati urutan pertama dalam kasus human trafficking (ESR Daniel, 2014). Dua kenyataan ini adalah contoh dari banyak keterbelakangan kita di NTT.