FKLJK Gelar Diskusi Peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi NTT

FKLJK gelar diskusi Peran Lembaga Jasa Keuangan dan Asosiasi Pelaku Usaha dalam rangka pemulihan ekonomi NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan ( FKLJK) Nusa Tenggara Timur  ( NTT) menggelar diskusi Peran Lembaga Jasa Keuangan dan Asosiasi Pelaku Usaha dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Lantai 5 Bank NTT, Jumat (14/8/2020). Narasumber pertama dalam diskusi tersebut, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTT Lydia Kurniawati Christyana menjelaskan tentang peran pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di NTT.

Lidya berujar, bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Namun, NTT berada pada kondisi bangkit, dimana pertumbuhan ekonomi quarter to quarter (q to q) positif 0,92. Ia berharap angka tersebut memberi semangat ke arah pertumbuhan ekonomi yang positif.

• Polsek Pahunga Lodu Salurkan Beras Bantuan Polri

Ia melanjutkan, kebijakan fiskal pemerintah dalam hal ini penggelontoran dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2triliun. Anggaran tersebut akan dibagi ke bagian Perlindungan Sosial, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

Pandemi Covid-19, jelas Lidya, cukup memengaruhi kondisi UMKM di NTT. Berdasarkan data yang diperoleh dari Disnakertrans NTT, terdapat 5.437 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah NTT, dimana 206 pekerja usaha terkena PHK. Selanjutnya, pekerja yang dirumahkan sebanyak 4.794, dan yang dikurangi waktu bekerja sebanyak 1.529 pekerja. Sektor informal akan mengalami pelambatan pertumbuhan apabila tidak ada intervensi dari pemerintah.

• Kapolres Belu AKBP Khairul Saleh dan Istri Disambut Secara Adat dan Tradisi Pedang Pora

Oleh karena itu, pemerintah memberikan berbagai kebijakan guna Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020 dengan beberapa poin yang diatur. Beberapa UMKM belum mengetahui adanya fasilitas tersebut sehingga perlu adanya komunikasi yang baik dari penyalur dana.

Lidya secara gamblang menjelaskan kebijakan PMK 85/2020 tentang pemberian subsidi bunga/subsidi margin bagi UMKM dan PMK 104/2020 tentang penempatan dana dalam rangka pelaksanaan program PEN.

"Saat ini kita khususkan bank daerah memiliki peran sebagai agen pembangunan juga dengan menerima penempatan dana dari pemerintah," ungkap Lidya. Adapun berbagai kriteria dan ketentuan pemberian subsidi dan penempatan dana telah dijelaskan secara rinci dalam dua kebijakan tersebut. Ia berharap ada pola kerja yang produktif dan kesadaran semua pihak untuk bergotong-royong keluar dari kondisi ekonomi saat ini.

Selanjutnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT Robert HP Sianipar menjelaskan tentang peran OJK dan pengembangan sektor jasa keuangan dalam masa pandemi Covid-19. Robert menyampaikan, kondisi sektor keuangan provinsi NTT stabil dan positif, dimana pertumbuhan perbankan NTT di triwulan II sedikit lebih baik dibanding nasional. Dalam kesempatan tersebut, Robert membeberkan beberapa data terkait sektor keuangan di NTT.

Ia menjelaskan, ada beberapa sektor yang memberikan pertumbuhan positif, seperti pertanian, jasa perorangan rumah tangga, industri pengolahan, kesehatan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta pembelian alat rumah tangga. Beberapa sektor yang tidak mengalami pertumbuhan adalah pembelian kendaraan bermotor, pembelian ruko/rukan, konstruksi, dan administrasi pemerintah.

"Data ini kami sajikan untuk kemudian sektor keuangan khususnya perbankan bisa berdiskusi dengan pelaku usaha di sektor riil untuk bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih baik di triwulan ketiga," kata Robert.

Adapun kebijakan pemerintah antara lain relaksasi kredit. Harapannya, debitur yang diberikan relaksasi kredit dapat diberikan modal kerja yang baru. "Sehingga setelah mereka dapat subsidi bunga, mereka dikasih modal kerja baru, dia bisa kerja lagi, sektor riilnya bergerak," jelas Robert. Ia pun mengimbau agar lembaga keuangan proaktif mendata nasabahnya yang bisa diberikan relaksasi.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur (BI KPw NTT) I Nyoman Ariawan Atmaja juga mengungkapkan kebijakan Bank Indonesia berupa pelonggaran diantaranya pembelian surat utang baik pasar primer maupun sekunder. Selain itu, BI juga telah mengampanyekan transaksi non tunai dan sosialisasi keuangan digital, serta beberapa hal lain.

Beberapa hal langkah pendek yang harus diambil adalah mempercepat pemulihan sektor produktif seperti sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Selanjutnya, mendorong pemulihan UMKM. Untuk jangka menengah, perlu adanya digitalisasi UMKM. Selain itu, mengoptimalkan transaksi pemerintah daerah menuju elektronifikasi. "Harapannya, apapun program pemulihan ekonomi bisa terimplementasi di NTT sehingga pemulihan di triwulan ketiga bisa lebih positif," tandasnya.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang hadir dalam acara tersebut juga meminta masyarakat untuk mengubah cara pandang (mindset) lama. Gubernur Viktor menjelaskan, sektor pertanian dan peternakan merupakan sektor keunggulan di NTT. Namun, jumlah penduduk miskin justru berasal dari masyarakat yang berada di dua sektor tersebut. Lanjutnya, salah satu kelemahan NTT adalah kurangnya riset. Padahal, butuh riset yang dalam untuk dapat memanfaatkan berbagai potensi yang ada di NTT.