Krisis Koalisi Pada Pilkada di NTT

Oleh Pius Rengka, Alumnus Peace Studies and Conflict Resolution UGM

POS-KUPANG.COM - Pilihan koalisi pada Pilkada di sembilan kabupaten di NTT, bukan tanpa soal. Koalisi PDIP dan Nasdem, tampaknya hanya berlaku di sedikit kabupaten bahkan mungkin tak pernah bakal terjadi koalisi di NTT.

Sebaliknya, Golkar, PKB, Nasdem dan Demokrat dapat saja berkoalisi untuk beberapa kabupaten. Misalnya, di Kabupaten Manggarai, koalisi mungkin terjadi antara NasDem, Demokrat Pan dan Golkar.

Sedangkan partai-partai kecil lain menyusul seperti menyusui induk partai-partai utama yang berpengaruh luas. Begitu pun PKB, barisan ideologinya dekat dengan Golkar, Demokrat, Gerindra.

• Litani Program Cashback

Karena itu, dalam spectrum imajinasi koalisi partai untuk Pilkada di NTT, hitungannya bukan ideologi yang diutamakan, tetapi pilihan praktis dan bahkan amat sangat pragmatis kontekstual.

Sedangkan Hanura, PPP, PSI, Perindo, PKPI hingga artikel ini ditulis tampak membukukan sejumlah pertimbangan serius, karena akan berurusan dengan nasib pemilihan umum serentak 2024 untuk partai-partai ini.

PDIP mempertimbangkan wakil dari partai moderat agar dia tidak terganggu pada masa pemilihan umum ketika Megawati kian renta menua, tatkala sirkulasi elit di partai kepala banteng moncong putih itu masih berpusat pada trah keluarga Soekarno.

• Waspada! Tiga Warga Manggarai Positif Covid-19

Cilakanya usai Megawati purna daya, tampaknya bahu Puan Maharani belum terlalu tangguh memberi sandaran pengaruh pada electoral untuk mencitrakan partai itu, kecuali jika PDIP mempertimbangkan serius Ganjar (Gubernur Jateng) atau Jokowi (Presiden Indonesia).

Sementara koalisi Gerindra memetik masalah bawaan sejak koalisi presiden karena friksi kepentingan calon wakil dan ongkos saat itu. Untuk urusan itu, tercatat, PKS, PAN melunak menyusul isu mahar 500 miliar untuk masing-masing.

Demokrat pada posisinya sekarang kian tidak terganggu malah terkonsolidasi, terutama karena ini partai berada di luar koalisi pusat, tetapi memiliki getaran pengaruh kuat di lapisan bawah di sejumlah kabupaten.

Sesungguhnya, sejak awal pola koalisi partai-partai di Pilkada menyimpan soal ideologis. Dalam perspektif exchange (Rijker, 1962; Coleman, 1966; Downs, 1967) politik dilihat sebagai agregasi kepentingan individu ke dalam tingkah laku kolektif berdasarkan prosedur rational bargaining, negosiasi dan pertukaran kepentingan.

Maka konsideran politik dibangun di atas dua isu yaitu pertukaran sukarela antaraktor yang berkepentingan dan kalkulasi keuntungkan anggota koalisi. Diproyeksi, koalisi memanen tiga keuntungan.

Pertama, pilihan politik pembangunan yang disepakati jika kandidat yang diusung menang dalam kompetisi elektoral. Hal ini berupa distribusi insentif di kabupaten masing-masing. Partai politik koalisi yang memenangkan pemilihan diduga mendapatkan keuntungan dari pemenangan pilkada.

Tetapi pertimbangan ini, terus terang, sama sekali tidak akan berkalu untuk Malaka andaikan dr. Stef Bria Seran memenangkan Pilkada (feeling saya dia menang) karena dr. Stef menjadi bupati periode kedua tanpa beban masa depan politik, malah partai koalisi menumpang panggung pada pesona Stef Bria Seran. Tetapi, konsideransi ini akan berlaku kuat untuk Manggarai Barat, Ngada dan Kefamenanu, karena masing-masing kabupaten menyimpan kompetisi sendiri yang khas.

Koalisi di Mabar, akan sangat beraroma kapitalistik, karena para kandidat menjadi obyek mainan para pemilik modal yang sangat berkepentingan dengan arus dana yang bakal mengalir ke Mabar melalui pariwisatanya.

Karena itu, PDIP, NasDem, Demokrat dan Golkar akan sangat serius mencermati koalisi di antara mereka atau mengambil langkah berjalan masing-masing sambil berkoalisi dengan partai-partai kecil sebagai pemanis langkah dan pemenuhan syarat formal.

Sedangkan di Ngada sangat keras berhadapan tiga partai besar yaitu PDIP, NasDem, dan Golkar. Sedangkan PKB, Demokrat, Pan dan Perindo akan mengambil jarak yang pantas untuk menentukan koalisi.

Kemungkinan Demokrat NasDem paling relevan berkoalisi di Ngada, PDIP mungkin dengan PAN, sedangkan PKB dengan Perindo. Sedangkan Kefamenanu, NasDem malah dikeroyok PDIP, Golkar dan partai-partai lain.

Kedua, konsekuensi pilihan tidak mengubah sikap politik walau nantinya bupati terpilih mbalelo karena tekanan situasi kontekstual. Ketiga, mempertimbangkan prioritas kepentingan dan nilai yang diperjuangkannya.

Umumnya, tiap aktor yang terlibat koalisi memilih kebijakan yang paling banyak menguntungkan mereka masing-masing. Sehingga koalisi Pilkada hanya bagian dari metode melindungi kepentingan masing-masing anggota, tetapi serentak dengan itu medan kompetisi interest dan konflik pun tak terhindarkan terutama dalam urusan logistik.

Atas nama sosialisasi dan pemenangan masing-masing partai akan memeras sedemikian rupa kandidat agar menenangkan kompetisi bukan untuk kandidat, tetapi untuk sosialisasi partai masing-masing.

Pada kondisi itu, para kandidat sama-sama berada di bawah tiga tekanan. Yaitu, tekanan keharusan melayani kepentingan politik partai-partai yang bergabung, tekanan positioning partai yang menjadi The center of gravity, dan tekanan konsesi politik yang memerlukan biaya politik elektoral.

Pragmatis

Orientasi paling pragmatis tiap partai koalisi yaitu menang Pemilu 2024. Artinya, menang di semua jenis dan level kantung politik. Menang legislatif, menang presiden, menang gubernur, menang bupati/walikota.

Kemenangan kompetisi elektoral dipercaya akan ringan mengatur distribusi kepentingan. Padahal, pandangan ini keliru besar. Karena koalisi partai politik kerap dinodai spektrum ideologis ditambah bias kepentingan direduksi sedemikian rupa menjadi kepentingan individu elit. Tradisi konvensi seleksi calon pemimpin hanya semacam agenda seremonial tanpa credenda operasional.

Jika ideologi partai dipakai sebagai titik tolak koalisi, maka ditemukan kepalsuan. Makna ideologi (James G. March, J.Olsen, 1995) sebagai perangkat kepercayaan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan, persis berbeda pada masing-masing partai politik.

Partai politik midle left biasanya sulit bergabung dengan partai midle right. Akibatnya koalisi ideologis menjadi absurd.

Koalisi Pilkada sama ganjil karena jarak ideologi para partai pendukung sangat mungkin tidak serupa. Partai-partai berideologi agak kanan tidak mungkin bergabung dengan partai ideologi agak kiri tengah atau tengah kiri.

Pertanyaannya, apakah partai-partai politik ini berkoalisi ataukah beraliansi atau merger politik demi kepentingan pragmatis belaka. Apakah pertimbangan laten penggabungan itu terkait urusan konsesi politik, biaya dan kedekatan ideologi?

Gugatan ini relevan karena penentuan calon bupati/wakil diserahkan pertimbangan saku bukan pertimbangan decisive.

Aliansi ditentukan The center of gravity. Dalam konteks itu, partai-partai kecil biasanya cukup dengan sikap toleran proposional hanya dibidang ongkos. Mereka cukup diberi uang jajan yang kadang diterima elit tanpa dirasakan massa. Partai kecil-kecil itu ikut bergabung atau nimbrung hanya untuk berfungsi sebagai supporter.

Tindakan Politik

John Stuart Mill berpendapat, bagian esensial visi demokrasi ialah komitmen terhadap kebebasan dan tanggung jawab para pihak. Utilitarianisme yang didambakannya, mengarah pada makna pentingnya tindakan politik.

Tujuannya agar kebahagiaan dan kenyamanan tercapai. Tindakan politik hanya akan mendapat kegunaannya jika bermanfaat bagi dirinya.

Dalam demokrasi representasi, kebebasan individu (dibaca: partai) dihormati. Sebaliknya, jika kebebasan dipakai untuk mendistorsi kebebasan yang lain, maka demokrasi berubah menjadi gerakan hegemonik ala Gramcian.

Meski kebebasan didambakan kaum utulitaris, tetapi kebebasan partai diwajibkan panggilan sejarahnya bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan hanya akan menaruh hormat manakala kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Pada konteks koalisi partai, utilitarianisme mendapatkan relevansinya jika penggabungan itu serentak berarti menerima ideologi partai dari The center of gravity.  Bahaya yang muncul dari situasi ini ialah split voters.

Anggota partai tidak setia pada pilihan oligarkhi karena rakyat tidak bertanggung jawab atas pilihan elit. Bagi para pemilih membela pilihan elit sama dengan membela ideologi partai The center of gravity. Maka gelembung split voters nantinya kian membesar.

Karena itu, meski demokrasi langsung merupakan dambaan John Stuart Mill, tetapi elit kerap kurang sensitif. Elit memang diperlukan dan diharapkan untuk memberi pertimbangan kritis atas banyak soal, tetapi soal yang dipertimbangkan harus mengabdi kepentingan banyak orang.

Tampaknya, elit memang memiliki penyakit bawaan yaitu serakah, tak tahu diri dan kadang kurus ideology. Karena itulah demokrasi di tanah air dan juga di sini, selalu hybrid. *