Krisis Koalisi Pada Pilkada di NTT

Karena itu, PDIP, NasDem, Demokrat dan Golkar akan sangat serius mencermati koalisi di antara mereka atau mengambil langkah berjalan masing-masing sambil berkoalisi dengan partai-partai kecil sebagai pemanis langkah dan pemenuhan syarat formal.

Sedangkan di Ngada sangat keras berhadapan tiga partai besar yaitu PDIP, NasDem, dan Golkar. Sedangkan PKB, Demokrat, Pan dan Perindo akan mengambil jarak yang pantas untuk menentukan koalisi.

Kemungkinan Demokrat NasDem paling relevan berkoalisi di Ngada, PDIP mungkin dengan PAN, sedangkan PKB dengan Perindo. Sedangkan Kefamenanu, NasDem malah dikeroyok PDIP, Golkar dan partai-partai lain.

Kedua, konsekuensi pilihan tidak mengubah sikap politik walau nantinya bupati terpilih mbalelo karena tekanan situasi kontekstual. Ketiga, mempertimbangkan prioritas kepentingan dan nilai yang diperjuangkannya.

Umumnya, tiap aktor yang terlibat koalisi memilih kebijakan yang paling banyak menguntungkan mereka masing-masing. Sehingga koalisi Pilkada hanya bagian dari metode melindungi kepentingan masing-masing anggota, tetapi serentak dengan itu medan kompetisi interest dan konflik pun tak terhindarkan terutama dalam urusan logistik.

Atas nama sosialisasi dan pemenangan masing-masing partai akan memeras sedemikian rupa kandidat agar menenangkan kompetisi bukan untuk kandidat, tetapi untuk sosialisasi partai masing-masing.

Pada kondisi itu, para kandidat sama-sama berada di bawah tiga tekanan. Yaitu, tekanan keharusan melayani kepentingan politik partai-partai yang bergabung, tekanan positioning partai yang menjadi The center of gravity, dan tekanan konsesi politik yang memerlukan biaya politik elektoral.

Pragmatis

Orientasi paling pragmatis tiap partai koalisi yaitu menang Pemilu 2024. Artinya, menang di semua jenis dan level kantung politik. Menang legislatif, menang presiden, menang gubernur, menang bupati/walikota.

Kemenangan kompetisi elektoral dipercaya akan ringan mengatur distribusi kepentingan. Padahal, pandangan ini keliru besar. Karena koalisi partai politik kerap dinodai spektrum ideologis ditambah bias kepentingan direduksi sedemikian rupa menjadi kepentingan individu elit. Tradisi konvensi seleksi calon pemimpin hanya semacam agenda seremonial tanpa credenda operasional.

Jika ideologi partai dipakai sebagai titik tolak koalisi, maka ditemukan kepalsuan. Makna ideologi (James G. March, J.Olsen, 1995) sebagai perangkat kepercayaan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan, persis berbeda pada masing-masing partai politik.

Partai politik midle left biasanya sulit bergabung dengan partai midle right. Akibatnya koalisi ideologis menjadi absurd.

Koalisi Pilkada sama ganjil karena jarak ideologi para partai pendukung sangat mungkin tidak serupa. Partai-partai berideologi agak kanan tidak mungkin bergabung dengan partai ideologi agak kiri tengah atau tengah kiri.

Pertanyaannya, apakah partai-partai politik ini berkoalisi ataukah beraliansi atau merger politik demi kepentingan pragmatis belaka. Apakah pertimbangan laten penggabungan itu terkait urusan konsesi politik, biaya dan kedekatan ideologi?

Gugatan ini relevan karena penentuan calon bupati/wakil diserahkan pertimbangan saku bukan pertimbangan decisive.