Ini Kisah Kudatuli, Pertikaian Politik PDI Yang Berujung Insiden, Momen Awal Membesarkan Bu Mega

Ini Kisah Kudatuli, Pertikaian Politik PDI Berujung Insiden, Momen Awal Besarkan Bu Mega

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Peristiwa pertumpahan darah, 27 Juli 1996, telah berlalu 24 tahun lamanya. Namun kisah yang satu ini masih membekas dalam lembaran hati pejuang demokrasi di Indonesia.

Bahkan, sejarah pun mencatat, bahwa insiden berdarah tersebut merupakan lembaran hitam politik Indonesia di masa itu.

Sebab, peristiwa yang dikenal dengan sebutan "Kudatuli" (Kerusuhan 27 Juli) itu mencuat lantaran dualisme partai politik yang terjadi lalu berujung tragedi dan menelan korban jiwa.

Sejatinya, peristiwa Kudatuli itu berawal dari upaya pengambilalihan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta.

Saat itu, Kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarnoputri berusaha dikuasai oleh pendukung Soerjadi.

Megawati merupakan ketua umum PDI berdasarkan hasil Kongres Surabaya pada 1993 untuk kepengurusan 1993-1998.

Sedangkan Soerjadi terpilih berdasarkan hasil Kongres Medan pada 22 Juni 1996 untuk periode 1996-1998, sebulan sebelum Peristiwa 27 Juli terjadi.

• Sudah 24 Tahun Bu Mega Diam, Kasus Kerusuhan 27 Juli 1996 Pun Terdiam Sampai Sekarang, Kenapa Ya?

• Kemesraan dengan Angga Yunanda Bikin Baper, Adhisty Zara Ungkap Status Hubungannya dengan Sang Aktor

• Tak Tinggal Diam,Balas Pengusiran Konsulat di Houston,China Usir Konsulat AS di Chengdu

Aksi 16 Fungsionaris

Dilansir dari arsip Harian Kompas, dualisme di tubuh partai berlambang banteng itu bermula ketika 16 fungsionaris DPP PDI menyatakan akan melaksanakan kongres PDI, untuk memisahkan diri dari kepengurusan pimpinan Megawati.

Mereka kemudian menyatakan akan melaksanakan kongres di Medan, yang rencana pelaksanaannya dipimpin Fatimah Achmad.

Pada 19 Juni 2016, DPP PDI pun "membebastugaskan" alias memecat 16 fungsionaris yang dinilai secara sepihak mengadakan kongres yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI.

Pemecatan dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Umum DPP PDI bernomor 01-KU/KPTS/VI/1996 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri.

"Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh fungsionaris DPP PDI tersebut pada kenyataannya telah menimbulkan intrik, pengadudombaan, dan fitnah serta manipulasi dan penyalahgunaan wewenang yang bisa membahayakan partai," demikian pernyataan Megawati, dikutip dari Harian Kompas terbitan 20 Juni 1996.

Namun, kongres di Medan itu tetap berjalan. Indikasi mengenai "restu" Presiden Soeharto terhadap pelaksanaan kongres ini juga terlihat.