Ini Kisah Kudatuli, Pertikaian Politik PDI Yang Berujung Insiden, Momen Awal Membesarkan Bu Mega
Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarnoputri berusaha dikuasai oleh pendukung Soerjadi.
Sebab, kongres yang berlangsung pada 20 Juni-22 Juni 1996 itu dibuka dan ditutup oleh Menteri Dalam Negeri, Yogie S Memed.
Harian Kompas terbitan 22 Juni mencatat, bahwa kongres terasa sepi dan terlihat tidak dinamis.
Meski begitu, kongres itu menghasilkan keputusan yang menunjuk Wakil Ketua MPR/DPR Soerjadi sebagai ketua umum dan Buttu Reinhart Hutapea sebagai sekretaris jenderal.
• Menangis Saat Ajak Nikita Willy Menikah, Indra Priawan Singgung Sang Ibu di Depan Sang Kekasih
• Gaji 13 Cair 4 Hari Lagi? Cek Rekening Anda, Ini Besarannya!
• Bawaslu Belu Belum Temukan Pelanggaran Substansial

Rebutan Kantor DPP
Dukungan pemerintahan Soeharto terhadap Soerjadi semakin terlihat dengan pengakuan dan legalitas terhadap kepengurusan Soerjadi.
Dukungan bahkan disampaikan oleh Kepala Staf Sosial Politik ABRI saat itu, Letjen Syarwan Hamid.
Menurut Syarwan, Pemerintah mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan. Berdasarkan asas legalitas, pemerintah juga tidak akan mengakui adanya tandingan atau DPP PDI Pimpinan Megawati Soekarnoputri
Meski begitu, Syarwan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur tangan terhadap penyelesaian masalah internal partai tersebut.
Namun, dukungan terhadap Megawati tetap mengalir. Tidak hanya dari kader PDI, dukungan juga diberikan oleh mahasiswa dan aktivis demokrasi yang menentang rezim Soeharto.
Berbagai bentuk dukungan diperlihatkan, dari pernyataan sikap hingga menggelar mimbar bebas.
Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro menjadi salah satu lokasi utama dalam pemberian dukungan perlawanan kubu Megawati terhadap intervensi Rezim Orde Baru.
Berbagai mimbar bebas dan aksi demonstrasi pun digelar di kantor DPP PDI. Hal ini tentu janggal terjadi di masa Rezim Orde Baru yang memberlakukan hukuman subversif secara ketat.
Meski begitu, Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung menegaskan bahwa ABRI tidak akan ikut campur untuk menduduki kantor DPP PDI.
"Biar mereka (Soerjadi dan kawan-kawan) yang mengusahakannya sendiri. Itu masalah mereka, kok," kata Feisal, dikutip dari Harian Kompas terbitan 26 Juni 1996.
• Bonipoi Kelurahan Pertama Gulirkan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Saat Covid-19
• Dua Nelayan Diduga Hilang di Pantai Beiseuk Malaka Barat Belum Berhasil Ditemukan
• Bonipoi Kelurahan Pertama Gulirkan Dana PEM di tengah Pandemi Covid-19
Perlawanan Kubu Megawati