Desmond Mahesa Sebut Banyak Pejabat "Dipelihara" Djoko Tjandra, Buktinya Buronan Bebas Berkeliaran
"Bebasnya Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia, karena peran para pejabat yang mau jadi pesuruh. Padahal itu mencoreng kewibawaan dan keadilan."
lihat foto
Desmond Mahesa Sebut Banyak Pejabat "Dipelihara" Djoko Tjandra, Buktinya Buronan Bebas Berkeliaran
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Desmond Mahesa menyoroti kasus Djoko Tjandra yang menyeruak belakangan ini. Kasus itu mengungkapkan betapa Djoko Tjandra begitu leluasa keluar masuk Indonesia, padahal statusnya adalah buronan.
Atas kasus tersebut, Desmond Mahesa yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, mengungkapkan pernyataan yang menohok.
Ia mengatakan, kebebasan yang dinikmati buronan Djoko Tjandra, karena selama ini ada banyak pejabat yang diduga dipeliharan oleh buronan tersebut.
Desmond Mahes menyebutkan, para oknum pejabat itu merupakan tukang ojek sang buronan.
"Demikian bebasnya Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia, karena peran para pejabat yang mau jadi pesuruh. Padahal itu mencoreng kewibawaan hukum dan keadilan," tandasnya.
• MAKI Minta Presiden Jokowi Lakukan 2 Hal Soal Buronan Djoko Tjandra, Penasaran? Simak Di Sini!
• Kata Fadli Zon, Presiden Jokowi Jangan Diam Soal Buronan Djoko Tjandra Yang Terlibat Harus Dihukum
• Boyamin Saiman: MAKI Laporkan Dua Oknum Jaksa ke Komisi Kejaksaan Soal Buronan Djoko Tjandra
Oleh karena itu, Desmond Mahesa menilai kasus tersebut tak bisa dipandang sekadar akibat kelalaian, tetapi berpijak pada premis adanya kesengajaan dan kongkalikong.
"Sudah hampir pasti, keluar masuknya Djoko Tjandra dengan mudah, karena ada yang memfasilitasinya. Ada pembantu, ada 'ojek' yang mengantarkannya," kata Desmond dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (23/7/2020).
Desmond Mahesa menduga pelarian Djoko Tjandra itu merupakan skenario para birokrat dan aparat penegak hukum di dalam negeri.
Hal tersebut, kata Politisi Partai Gerindra tersebut, dapat dilihat dari beberapa fakta, seperti pembuatan KTP elektronik, paspor, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), hingga surat jalan dari kepolisian.
"Ketika unsur aparat kepolisian diduga terlibat, kejaksaan, imigrasi, Kemenkumham, serta Kemendagri, sepertinya kompak membela Djoko Tjandra, maka publik pasti bertanya-tanya soal itu. Mungkinkah seorang buronan keluar masuk Indonesia hanya karena kebetulan?"
"Itu mustahil. Pasti difasilitasi oleh oknum pejabat yang menjadi ojek, mengantarnya ke mana-mana karena tergiur uangnya," ujarnya.
"Kalau ada gerak lembaga yang kompak seperti itu siapa kira-kira pengarahnya? Mungkinkah ada super 'ojek' yang menjadi komandannya?" tutur Desmond.
Lebih lanjut Desmond mengatakan, kasus ini mencerminkan adanya dugaan jaringan mafia yang tersebar di semua sektor birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum, imigrasi, pengadilan dan kepolisian.
"Jaringan mafia itulah 'ojek' yang sudah dikondisikan dalam waktu lama oleh Djoko Tjandra," pungkasnya.
