Onny Widjanarko: Utang Indonesia Tembus Rp 5.868 Triliun, Untuk Biayai Sektor Publik dan Swasta
ULN pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3 persen yoy
lihat foto
Onny Widjanarko: Utang Indonesia Tembus Rp 5.868 Triliun, Untuk Biayai Sektor Publik dan Swasta
POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Hingga akhir Mei 2020 lalu, Bank Indonesia atau BI mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868,15 triliun (kurs Rp 14.500).
Utang tersebut dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko mengatakan, ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9 persen (yoy).
"Peningkatan utang dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah maupun swasta. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi rupiah," kata Onny dalam siaran pers, Jumat (17/7/2020).
• Nanti, Setelah Keluar Dari Penjara, Angelina Sondakh, Istri Mendiang Adjie Masaid, Ingin Jadi Petani
• KABAR GEMBIRA! Ombudsman Buka Pendaftaran Anggota Masa Tugas 2021-2026, Mulai 27 Juli Anda Tertarik?
• Sosiolog UGM, Sunyoto Usman Soal Buronan Djoko Tjandra: Ini Konspirasi Pengusaha dan Penegak Hukum
Onny menuturkan, ULN pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3,1 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti arus modal masuk pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) karena meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik.
Selain itu, kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi RI terjaga.
"Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang Pemerintah dapat ditekan," ucap Onny.
Onny menyebut, pengelolaan ULN Pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung upaya penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen dari total ULN Pemerintah).
Sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen.
• FAKTA! Penduduk Desa di Bolivia, Hancurkan Menara Telkom Karena Takut Tertular Virus Corona
• 5 Negara Ini Tak Punya Laut Tapi Miliki Angkatan Laut: Laos, Bolivia, Azerbaijan Paraguay Dan Uganda
• Sebelum Tipu Ashanty, Sultan Jember Pernah Menipu PMI Jember, Sempat Tanda Tangan MoU Rp 16 Miliar
Serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).
Sama dengan ULN pemerintah, ULN swasta juga meningkat.
Peningkatan ULN didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan.
ULN perusahaan bukan lembaga keuangan meningkat sebesar 8,9 (yoy) di tengah kontraksi ULN lembaga keuangan sebesar 0,8 persen (yoy).
"Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan & asuransi.”
“Sektor pertambangan & penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), dan sektor industri pengolahan," papar Onny.
Struktur ULN Sehat
Meski meningkat tapi Onny Widjanarko menyatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat.
Pasalnya, utang Indonesia tersebut, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2020, katanya, sebesar 36,6 persen, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2 persen.
"Meskipun meningkat, tetapi struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89 persen dari total ULN.”
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN," pungkas Onny.
Menteri Keuangan, Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap proporsi utang Indonesia.
• Buronan Djoko Tjandra Jerat 3 Jenderal, Prasetijo Utomo, Napoleon Bonaparte dan Nugroho Wiwoho
• Samuel Hurit Hajon, Kisah Penyuluh Agama Bangkitkan Asa Petani di Lahan Kering
• P3MK Gelar Festival Reggae di Kawasan Taman Nasional Kelimutu
Dia mengaku kerap mendengar keluhan masyarakat yang membenci utang dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat mengkhawatirkan.
"Saya ingin menyampaikan, kadang-kadang masyarakat kita sensitif soal utang. Menurut saya, tidak bagus juga. Karena kalau kita mau bicara tentang policy (ketentuan) utang, ya kita bisa berdebat, jangan pakai benci dan menggunakan bahasa kasar," kata Sri Mulyani dalam live Instagram, Sabtu (18/7/2020).
Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, Kementerian Keuangan mengeluarkan beragam kebijakan, termasuk utang, untuk mengelola keuangan negara jika penerimaan lebih besar dibanding belanja-belanja pemerintah.
Misalnya saja, belanja infrastruktur meliputi infrastruktur pendidikan, irigasi, saluran air, sanitasi, telekomunikasi, pelabuhan laut hingga bandara.
Begitu pun belanja di sektor lainnya meliputi belanja kesehatan dan penyaluran bantuan sosial.
"Kalau begitu kita perlu utang? Ya utangnya untuk apa dulu. Kalau untuk membuat infrastruktur kita baik (utang produktif), supaya anak-anak bisa sekolah dan tidak menjadi generasi yang hilang, ya tidak ada masalah," tutur Ani, demikian Sri Mulyani Indrawati biasa disapa.
Dia menilai, utang adalah hal yang wajar dalam setiap negara.
Negara-negara di dunia, sekalipun maju, tidak menjamin negara tersebut bebas dari utang.
Berutang atau tidak berutangnya suatu negara adalah pilihan yang perlu ditanggung konsekuensinya.
Bila penerimaan negara berkurang, tetapi tak memilih untuk berutang, beberapa belanja pemerintah bisa tersendat.
"Itu pilihan kebijakan. Kalau enggak utang, berarti kita menunda kebutuhan infrastruktur. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, mungkin tertunda. Jadi negara kita warganya banyak, tapi anak-anaknya bisa rentan," sebut Ani.
Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868 triliun (kurs Rp 15.000).
Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dollar AS. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Utang Indonesia Per Mei 2020 Naik Tembus Rp 5.868 Triliun, Ini Penyebabnya", https://money.kompas.com/read/2020/07/17/120400526/utang-indonesia-per-mei-2020-naik-tembus-rp-5.868-triliun-ini-penyebabnya?page=all#page2
![[FULL] Ironi Tunjangan Fantastis DPR RI, Pakar: Anggota Dewan Kita Ini Nggak Miskin, Kaya Semua](https://img.youtube.com/vi/bbnwBY3H3qw/mqdefault.jpg)
