Breaking News:

Video-GEMPAR Matim Tolak Tambang dan Pabrik Semen

Selain melakukan aksi demo tolak tambang batu gamping di Lengko Lolok dan Pabrik Semen di Luwuk Desa Satar Punda, di Kantor Bupati Matim.

POS-KUPANG.COM,  BORONG—Selain melakukan aksi demo tolak tambang batu gamping di Lengko Lolok dan pabrik Semen di Luwuk Desa Satar Punda, di Kantor Bupati Matim dan Kantor DPRD Matim di Lehong.

Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Manggarai Timur (GEMPAR-Matim) juga melakukan Demo di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) dan juga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Matim, Senin 13 Juli 2020.

Pantauan POS-KUPANG.COM, sebelum melakukan demo di dua kantor tersebut, saat demo di Kantor Bupati Matim terkait tolak tambang dan pabrik semen itu, mereka juga diterima untuk berdialog dengan Sekda Matim Ir Boni Hasudungan Siregar.

Karena informasi bahwa mereka juga akan melakukan demo di dua kantor itu, sehingga untuk tidak menggangu aktifitas pelayanan kepada masyarakat di dua kantor dinas itu, maka Kepala Dinas Sosial Wihelmus Deo dan Kadis Dukcapil Robertus Bonefantura juga dihadiri saat Dialog di Ruang Rapat Bupati Matim itu.

Namun dalam kesempatan itu Sekda Boni meminta untuk menyampaikan saja pernyataan persoalan yang didemo. Namun para demo tetap bersih keras, mereka hanya bisa menyerahkan pernyataan sikap dan berdialog, namun demo tetap dilakukan di dua kantor dinas tersebut.

Mereka berjanji melakukan demo hanya sekitar 1 menit-1 menit di dua kantor Dinas itu, karena alasan mereka sesuai hasil konsolidasi sebab untuk demo orasi pernyataan sikap itu diketahui semua masyarakat umum, bukan hanya untuk diketahui oleh Kepala Dinas.

Video-Terlibat Kasus Korupsi Seorang ASN Kabupaten Ngada Dipecat

Video-Ayo! Kunjungi Labuan Bajo, Tujuh Wisatawan Telah Mendaftar ke Taman Nasional Komodo

Video-Dinilai Berbahaya, Pemkab Ngada Gelar Operasi Pencegahan ASF

Karena itu, Sekda Boni juga mempersilahkan untuk mereka menyampaikan pernyataan sikap.

Adapun pernyataan sikap GEMPAR Matim untuk Dinsos Matim yakni mendesak Dinas Sosial untuk melakukan transparansi pendataan dan pengalokasian anggaran bantuan sosial tunai (BST). Sedangkan pernyataan sikap untuk Dinas Dukcapil Matim yakni, mendesak Dinas Capil untuk memperbaiki pelayanan dan mendesak Dinas Capil untuk melengkapi ketersediaan fasilitas.

Menanggapi itu, Kadis Sosial Wihelmus Deo menegaskan data terkait BST yang diproses itu sangat jelas transparan, tidak ada yang tidak transparan karena semuanya berasal dari desa. Baik itu BST dari Kementerian, BLT dari Kabupaten dan Provinsi semuanya diproses berdasarkan usulan dari desa.

"Memang saya akui ada data dimana ASN juga dapat BST dan ini tidak diakomodir atau tidak diberikan dan kita sudah berikan surat ke PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur untuk menagih itu dimana uang dikembalikan ke Kas Negara. Kita juga sudah keluarkan surat kepada semua camat, Kades dan Lurah yang tidak tepat sasaran itu dikirim ke dinas Sosial supaya kita teruskan laporan ke Kemensos,"jelas Wihelmus.

Halaman
12
Penulis: Robert Ropo
Editor: John Taena
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved