Rocky Gerung Mau Jadi Menkumham Asal Presiden Joko Widodo Penuhi Satu Syarat, Selengkapnya Di Sini!

Rocky Gerung Mau Jadi Menkumham Asal Presiden Joko Widodo Penuhi Satu Syarat, Selengkapnya Di Sini!

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sepertinya, wacana tentang perombakan kabinet semakin tak terbendung. Publik seakan merespon pernyataan Presiden Joko Widodo tentang reshuffle kabinet tersebut.

Bahkan pengamat politik sekelas Rocky Gerung pun turut meramaikan dinamika tentang perombakan kabinet itu, meski apa yang disampaikannya sebagai kritik bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Kesediaan Rocky Gerung itu mengemuka saat moderator menanyakan kesiapan Rocky Gerung jika ditawari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

"Saya mau," kata Rocky Gerung dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?' Sabtu (4/7/2020).

• Yunarto Wijaya: Ini Kesempatan Agus Harimurti Yudhoyono Masuk Kabinet Jilid II Presiden Joko Widodo

• Beredar Nama Menteri Hasil Reshuffle: Ahok Menteri BUMN, Erick Thohir Mendag, AHY Menkop dan UKM

• Achmad Baidowi: Tanpa Usul Amien Rais Pun Presiden Jokowi Punya Hak dan Kewenangan Mengganti Menteri

Namun, sebagai konsekuensi dirinya menerima jabatan menteri, Rocky Gerung meminta satu syarat, yaitu memiliki hak diskresi untuk membubarkan kabinet.

Sebab, ia menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam setiap pengambilan keputusan politik di Indonesia, termasuk penentuan kursi menteri.

"Jadi Menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet.

"Jadi sebagai Menkumham, keputusan pertama saya akan membubarkan kabinet."

"Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai Menkumham atas nama hak asasi manusia, saya buat Perppu pembubaran kabinet," imbuhnya.

Rocky Gerung menyebut perombakan kabinet pada akhirnya ditentukan oleh segelintir orang.

Ia menilai saran yang diberikan kepada Presiden tentang menteri mana yang layak diganti hanya formalitas.

Sebab, ada kekuatan oligarki yang menyetir semua kepentingan.

"Jadi ada pendapat survei, surveyor, juga ada pendapat pakar, analis, juga ada pendapat partai."

"Tetapi di ujungnya yang menentukan itu adalah yang namanya olinier, partai oligarki linier," kata Rocky Gerung.

Rocky Gerung mengatakan, sejal awal keputusan politik yang diambil tidak merepresentasikan keinginan rakyat, seperti halnya yang ada dalam hasil survei.

Di sini, tangan tak terlihat atau invisible hand dari para oligarki memiliki pengaruh kuat setiap pengambilan keputusan.

• WALHI NTT: Penggusuran Tanaman Pandan di Mingar Lembata Tak Sesuai Etika Lingkungan

• Pemecatan Mantan Kadis PUPR Masih Menunggu Keputusan Banding

• Bupati Lembata: Pantai Mingar Akan Ditata Kembali

"Pada akhirnya seluruh jawaban itu akan dinilai oleh oligarki, kenapa?"

"Karena yang punya kepentingan dengan penggantian (reshuffle) itu adalah oligarki, bukan surveyor, bukan pengamat dan publik," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo  meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju bekerja lebih keras di masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna berlangsung secara tertutup pada 18 Juni 2020.

Berikut ini isi lengkap pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati bapak Wakil Presiden, para menko, para menteri.

Yang saya hormati seluruh ketua dan pimpinan lembaga yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu per satu.

Bapak ibu sekalian yang saya hormati, suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis.

Kita juga mestinya semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia.

Tolong digarisbawahi, dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama.

Hati-hati, OECD terakhir sehari dua hari lalu menyampaikan bahwa growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya.

Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita.

Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Lah kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini normal, berbahaya sekali.

Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary.

Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya.

Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis.

Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?

Mestinya, suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semua mestinya.

Kalau perlu kebijakan Perppu, ya Perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres, Perpres saya keluarkan. Kalau sudah ada PMK, keluarkan.

Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.

Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis.

Yang kedua, saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja.

Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik.

Jadi belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat.

Kalau perlu Perpres, saya keluarkan perpresnya untuk pemulihan ekonomi nasional.

Misalnya, saya beri contoh bidang kesehatan tuh dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,35 persen coba?

Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi.

Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis segera keluarkan.

Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu.

Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extra ordinary. Harusnya 100 persen.

Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro, mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya.

Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa. Berbahaya sekali.

Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi.

Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK.

Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita.

Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extra ordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan. Enggak ada.

Kalau mau minta Perppu lagi, saya buatin perppu, kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya.

Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya, jangan sampai ada hal yang justru mengganggu.

• Tiba Di Kantor Kejati NTT, Dua Tersangka Kasus Korupsi Kredit Bank NTT Surabaya langsung Diperiksa

• 7 Korban Kapal Tenggelam di Pukuafu Belum Ditemukan,Polres Rote Ndao Dirikan Posko Tanggap Darurat

• Tunggu Salinan Putusan Kasasi, Mantan ASN SBD, Nobertus Dus Geluti Usaha Beternak Ayam

Sekali lagi, langkah-langkah extra ordinary betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka.

Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara.

Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan.

Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu, sudah.

Artinya tindakan-tindakan yang extra ordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Saya betul-betul minta pada bapak ibu dan saudara sekalian mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan.

Kerja keras, dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis.

Sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Rocky Gerung Bersedia Jadi Menkumham Jika Ditawari, Syaratnya Diberikan Hak Bisa Lakukan Hal Ini, https://wartakota.tribunnews.com/2020/07/05/rocky-gerung-bersedia-jadi-menkumham-jika-ditawari-syaratnya-diberikan-hak-bisa-lakukan-hal-ini?page=all