Pengusaha di Labuan Bajo Minta Kesesuaian Tarif Bongkar Muat Barang Pelabuhan
Sejumlah Pengusaha yang menggunakan jasa Pelabuhan Labuan Bajo meminta kesesuaian tarif bongkar muat barang
Penulis: Gecio Viana | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
Sebelumnya, terjadi pertemuan antara sejumlah pengusaha dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, Simon B Baon, Senin (29/6/2020).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, Simon B Baon mengatakan, telah disepakati tarif dasar di pelabuhan sesuai PM 35 Tahun 2007.
"Harus memiliki tarif dasar, sehingga saat investor luar datang, menanyakan mana dasar OPP dan OPT. Sehingga saya berusaha buat, itu keinginan pemerintah. Dalam satu pelabuhan harus ada koperasi TKBM, tarif OPP dan OPT sesuai atau berdasarkan PM 35 tahun 2007," ungkap Simon
Selain itu, dibentuk juga Koperasi TKBM agar menjadi wadah bagi para buruh bongkar muat barang di pelabuhan dan meningkatkan kesejahteraan buruh.
"Berdasarkan Menteri Perhubungan, Menteri tenaga kerja dan Menteri Koperasi dan UKM. Di sini tidak ada koperasi yang mewadahi mereka.
Dijelaskannya, selama 24 tahun terakhir, di pelabuhan itu tidak ada tarif dasar.
"Makanya kita mau buat tarif dasar, karena 24 tahun Labuan Bajo begini saja, tidak ada tarif dasar, menentukan tarif berdasarkan negosiasi, bukan berdasarkan KM 35 Tahun 2007," katanya.
"Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) dan harus memiliki tenaga bongkar muat. Dan tenaga bongkar muat harus dipayungi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Hal ini sesuai keputusan 2 Dirjen 1 Deputi. Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Koperasi dan UKM sudah sepakat," tambahnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Assale Viana)
