Bupati Malaka Kecam Penebar Isu Orang Korupsi

POS-KUPANG.COM | BETUN - Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH mengecam oknum warga yang suka menebar isu orang melakukan tindakan korupsi adalah perbuatan biadab.

Seseorang dikenakan status hukum tersangka belum bisa dikatakan melakukan korupsi karena ada prosedur hukum. Semua orang harus menghormati hukum karena prosedurnya melalui penyelidikan, penyidikan lalu persidangan sampai ada keputusan tetap.

Bupati Malaka yang biasa disapa SBS menyampaikan hal ini ketika memberikan sambutan pada acara ramah tamah HUT Bhayangkara ke 74 tingkat Polres Malaka di Betun, Rabu (1/7/2020).

• Meriahkan Perayaan Hari Bhayangkara Ke-74, Polres Sumba Barat Lakukan Kegiatan Ini

Menurut Bupati SBS, pemberantasan korupsi merupakan komitmen pemerintahannya. Setiap aparatur bekerja sesuai aturan dan apabila melanggar maka diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dalam proses hukum, katanya, setiap orang tidak bisa bebas mengutarakan pendapat secara pribadi dengan mengatakan seseorang itu terlibat korupsi. Ada prosedur hukum yang harus diikuti dan tidak asal bicara.

"Oknum warga yang suka menebar isu orang melakukan tindakan korupsi adalah perbuatan biadab," tegas SBS.

• Diduga Korban Trafficking DP3A Sumut Serahkan Dua Anak Kepada DP3A Provinsi NTT

Menurutnya, seseorang dikenakan status hukum tersangka belum bisa dikatakan melakukan korupsi karena ada prosedur hukum. Semua orang harus menghormati hukum karena prosedurnya melalui penyelidikan, penyidikan lalu persidangan sampai ada keputusan tetap.

"Seseorang yang ditetapkan status tersangka belum bisa disalahkan karena ada upaya lain. Namanya korupsi kita jangan main-main. Harapan saya ke Pak kapolres, Pak kajari, mari bersama-bersama mencegah korupsi di daerah ini. Saya minta warga di Malaka jangan ciptakan kegaduhan dalam kegiatan kepemerintahan," tandas pencetus Revolusi KIA ini.

Terkait dengan bantuan sosial yang dilakukan aparat Polri dan TNI buat warga Malaka selama ini, Bupati SBS menyambut positif.

Dirinya gembira karena ditengah pandemi covid19 ini semua elemen ikut membantu meringankan beban hidup warga dengan caranya masing-masing.

"Saya harap jangan dicederai bantuan itu karena lahir dari ketulusan pemerintah dan elemen terkait lainnya. Saya juga minta aparat Polri dan TNI berikan pendampingan agar bantuan tersalurkan dengan baik," pinta SBS.

Bupati SBS juga meminta para Rohaniawan untuk berdoa kepada aparatur negara untuk senantiasa memberikan teladan. Kepada kalangan DPRD setempat juga diharapkan tetap melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan.

"Di tengah pandemi Covid-19 ini ada 3 prinsip yaitu mari bersama membantu warga tanpa mencurigai satu sama lain. Harus satu garis dari presiden sampai ke bupati ditunjang forkopimda. Sama-sama bersatu perangi covid19. Lalu perlu ada 3 Sikap yaitu Segera tdak boleh ditunda, Prioritas dan Tidak boleh ada jalan buntu," tambah SBS. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)