Fadli Zon Khawatir, Ancaman Presiden Jokowi Soal Reshuffle Kabinet, Bisa Dianggap Angin Lalu

Fadli Zon Khawatir, Ancaman Presiden Jokowi Soal Reshuffle Kabinet, Bisa Dianggap Angin Lalu

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, tak henti-hentinya mengeritik dan mengawasi kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Setelah mendengar ancaman Presiden Jokowi soal reshuffle kabinet, Fadli Zon lantas melontarkan pernyataan yang isinya mengingatkan presiden perihal pernyataan Reshuffle Kabinet pada 18 Juni 2020 lalu.

Fadli Zon yang juga Mantan Wakil Ketua DPR RI itu justeru mengingatkan Presiden Jokowi kalau tidak segera menindaklanjuti ancaman Reshuffle Kabinat tersebut.

Menurut Fadli, ada dua sektor yang bisa dievaluasi presiden apabila ingin Reshuffle Kabinet, yaitu sektor kesehatan dan ekonomi.

"Sekarang ini merupakan prioritas harusnya di bidang kesehatan terkait penanganan Covid-19, termasuk di bidang ekonomi juga harusnya dan juga beberapa bidang lain yang dianggap relevan," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

• Via Valen Merasa Ngeri, Pelaku Pembakaran Mobil Pura-Pura Gila, Lalu Mengaku Sebagai Vianisti

• Bupati Sumba Barat : Jadikan Momen Ini Berintropeksi Untuk Penegakan Hukum Lebih Baik Ke Depan

• Hari Bhayangkara ke-74, 9 Anggota Polda NTT Dapat Penghargaan

Fadli menilai, pernyataan Presiden Jokowi di Istana Negara tersebut adalah sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menteri bermasalah.

Menurut Fadli, jika hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti maka akan mendelegitimasi presiden.

"Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri, jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja," ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya, menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

Lalu langkah luar biasa apa yang bisa dilakukan Jokowi?

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi

• Laudya Cynthia Bella Akhirnya Bercerai, Umumkan Pisah Dari Engku Emran Dapat Banjir Dukungan

• Hari Bhayangkara ke-74, 9 Anggota Polda NTT Dapat Penghargaan

• Bupati Niga Bagikan 4000 Sertifikat Kepemilikan Tanah Kepada Warga Desa Tebara Dan Kelembu Kuni

Kilas Balik Reshuffle Kabinet

Perbincangan mengenai Reshuffle Kabinet mulai mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Wacana itu muncul pasca Presiden Joko Widodo meluapkan kekesalannya karena banyak Menteri yang menganggap pandemi bukan sebagai krisis.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan, untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara," kata Jokowi.

"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," sambung dia.

Di bawah pemerintahannya, Jokowi sudah beberapa kali melakukan bongkar pasang kabinet dengan berbagai alasan.

Berikut daftarnya:

Reshuffle I Agustus 2015

Belum genap setahun menjabat sebagai Kepala Negara, Jokowi pada 12 Agustus 2015 mengganti sejumlah menterinya.

Ada 4 posisi menteri yang dirombak oleh Jokowi dengan memasukkan sejumlah nama baru:

Darmin Nasution diangkat sebagai Menko Bidang Perekonomian yang sebelumnya dijabat oleh Indroyono Susilo digantikan oleh Rizal Ramli.

Sofyan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Bidang Perekonomian, diberi tanggung jawab baru sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.

Posisi Menko Bidang Kemaritiman yang sebelumnya dijabat oleh Indroyono Susilo digantikan oleh Rizal Ramli.

Luhut Binsar Panjaitan dilantik sebagai Menko Polhukam, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Sebelum menjadi Menko Polhukam, Luhut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Jabatan ini kemudian diisi oleh Teten Masduki.

Selain itu, Jokowi juga mencopot Rachmat Gobel dari posisi Menteri Perdagangan dan menggantikannya dengan Thomas Lembong.

Presiden mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.

• Berita Terbaru Gaji ke 13 Kapan Cair Bagi PNS, TNI dan Polri Serta Pensiunan, Sri Mulyani Minta Maaf

• Terkait Polemik Tambang Batu Gamping di Matim Ini Penyampaian Warga Pro dan Kontra

• Pasca Konflik Pemilihan BPD, 305 KPM di Desa Letmafo Akhirnya Terima BLT Desa

Reshuffle II Juli 2016

Setahun berikutnya, Jokowi merombak lagi kabinetnya.

Tak tanggung-tanggung, perombakan ini kali dilakukan pada 13 Menteri sekaligus.

Ignasius Jonan dicopot dari jabatannya sebagai Menhub, dan posisi Menhub digantikan oleh Budi Karya Sumadi.

Menteri PPN, Sofyan Djalil digantikan oleh Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Posisi Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati.

Sofyan Djalil yang sebelumnya Menteri PPN dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan.

Menteri ESDM Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar.

Lantaran disorot soal dwi kewarganegaraan, Archandra hanya menjabat tak sampai satu bulan.

Posisinya digantikan oleh Ignasius Jonan, sementara dia menduduki posisi Wakil Menteri.

Posisi Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian digantikan oleh Airlangga Hartarto.

Mendikbud yang sebelumnya dijabat oleh Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Effendy.

Eko Putro Sanjojo menjadi Menteri Desa dan PDTT menggantikan Marwan Jafar.

Posisi Yuddy Chrisnadi sebagai Menteri PAN-RB digantikan oleh Asman Abnur.

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dipindahtugaskan menjadi Menko Kemaritiman dan posisinya sebagai Menko Polhukam digantikan oleh Wiranto.

Posisi Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Enggartiasto Lukita diberikan amanat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong yang dirotasi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Thomas Lembong menjabat Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani yang ketika itu ditugaskan sebagai Wakil Menteri Perindustrian.

Franky Sibarani menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian berdasarkan keputusan Presiden.

• Indonesia Siap Hadapi Ancaman China, Natuna Jadi Garis Terdepan di Laut China Selatan

• Petrus Gero: Polisi Sudah Jadi Milik Masyarakat Lembata

• Bupati Malaka Titip Tiga Pesan Buat Jajaran Polres Malaka

Reshuffle III Januari 2018

Pada 17 Januari 2018, Jokowi kembali melakukan reshuflle kabinet untuk ketiga kalinya.

Kali ini hanya satu Kementerian yang mengalami perubahan ditambah dengan beberapa lembaga pemerintahan.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Jawa Timur.

Posisinya digantikan oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan digantikan oleh Moeldoko.

Teten ditugaskan sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.

Reshuffle IV Agustus 2018

Tak berselang lama dari reshuffle ketiga, Jokowi kembali melakukan reshuffle jilid empat pada sejumlah Kementerian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, digantikan oleh Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Polri.

Penggantian tersebut didasarkan atas partai asal Asman, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang memutuskan berada di luar pemerintahan.

Selain itu, PAN juga diketahui memilih dukungannya kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uni, lawan Jokowi pada Pilpres 2019.

Tak berselang lama, Jokowi kembali melantik Menteri baru, yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus mengantikan posisi Idrus Marham sebagai Menteri Sosial yang mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi PLTU Riau. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Ancam Reshuffle, Fadli Zon Usul Presiden Evaluasi 2 Sektor Ini", https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/18441611/jokowi- ancam-reshuffle-fadli-zon-usul-presiden-evaluasi-2-sektor-ini?p age=all

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Hanya Sekali, Berikut Kilas Balik Reshuffle Kabinet Jokowi Periode 2014-2019", https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/30/172226865/tak- hanya-sekali-berikut-kilas-balik-reshuffle-kabinet-jokowi-period e-2014?page=all#page2