Fadli Zon Khawatir, Ancaman Presiden Jokowi Soal Reshuffle Kabinet, Bisa Dianggap Angin Lalu
Menurut Fadli, ada dua sektor yang bisa dievaluasi presiden apabila ingin Reshuffle Kabinet, yaitu sektor kesehatan dan ekonomi.
Fadli Zon Khawatir, Ancaman Presiden Jokowi Soal Reshuffle Kabinet, Bisa Dianggap Angin Lalu
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, tak henti-hentinya mengeritik dan mengawasi kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Setelah mendengar ancaman Presiden Jokowi soal reshuffle kabinet, Fadli Zon lantas melontarkan pernyataan yang isinya mengingatkan presiden perihal pernyataan Reshuffle Kabinet pada 18 Juni 2020 lalu.
Fadli Zon yang juga Mantan Wakil Ketua DPR RI itu justeru mengingatkan Presiden Jokowi kalau tidak segera menindaklanjuti ancaman Reshuffle Kabinat tersebut.
Menurut Fadli, ada dua sektor yang bisa dievaluasi presiden apabila ingin Reshuffle Kabinet, yaitu sektor kesehatan dan ekonomi.
"Sekarang ini merupakan prioritas harusnya di bidang kesehatan terkait penanganan Covid-19, termasuk di bidang ekonomi juga harusnya dan juga beberapa bidang lain yang dianggap relevan," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
• Via Valen Merasa Ngeri, Pelaku Pembakaran Mobil Pura-Pura Gila, Lalu Mengaku Sebagai Vianisti
• Bupati Sumba Barat : Jadikan Momen Ini Berintropeksi Untuk Penegakan Hukum Lebih Baik Ke Depan
• Hari Bhayangkara ke-74, 9 Anggota Polda NTT Dapat Penghargaan
Fadli menilai, pernyataan Presiden Jokowi di Istana Negara tersebut adalah sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menteri bermasalah.
Menurut Fadli, jika hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti maka akan mendelegitimasi presiden.
"Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri, jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja," ujarnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya, menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.
Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.
Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.
"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.
"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.